Penasehat Hukum Tersangka, Sugiarto, SH. MH

PedomanBengkulu.com, Seluma – Pasca penetapan Mantan Kepala Desa dan tiga TPK Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017. Penasehat Hukum (PH) tersangka, mengajukan Penangguhan penahanan terhadap salah satu tersangka, Deka (25).

Dari keterangan Penasehat Hukum, Law Firm Sugiarto, SH. MH dan Associate yang ditunjuk pihak kepolisian untuk mendampingi keempat tersangka tersebut mengatakan, Deka, merupakan salah satu tersangka Ibu Rumah Tangga (IRT) yang menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan DD desa Talang Rami. Dengan itu tersangka tersebut masih memiliki anak yang berusia 1,5 tahun yang masih menyusui.

“Kita akan ajukan penangguhan dari salah satu tersangka perempuan. Karena dia masih memiliki anak yang masih menyusui berumur 1,5 tahun, yang pastinya seharusnya ada kebijaksanaan dari pihak kepolisian,” jelas Sugiarto ke pada wartawan, Minggu 14 Juli 2019.

Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP. I Nyoman Mertha Dana melalui Kasat Reskrim. AKP. Rizka Fadhila didampingi Kanit Tipidkor. Iptu. Denny Siregar membenarkan, jika PH mengajukan pengguhan terhadap tersangka atas nama Deka (25). Namun, karena belum memiliki kuasa dari pihak keluarga tersangka maka permohonan belum diajukan ke penyidik tipidkor.

“PHnya sudah datang ke kita, namun keluarga tidak datang , karena dia tidak punya kuasa. Permohonan untuk penangguhan atau pengalihan penahaan, belum bisa diajukan, “jelas Denny. [YD]

Sebelumnya, Penyidik Tipidkor Polres Seluma, resmi menahan ke empat tersangka kasus Korupsi pada pengelolaan Dana Desa (DD), Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara. Keempat Tersangka tersebut yakni, Mantan Kades Nasirman (45) dan Tiga TPK yaitu, Mulyadi (40), Hendri Yanto (28), Deka (25). Pada kamis 11 Juli 2019.

Keempat tersangka ini tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, yang mana terdapat item pelaksaan salah satu item belanja barang difiktifkan untuk memenuhi permintaan Nasirman selaku Kades. yang lebih dulu memang memintanya, tujuannya untuk memberikan upeti untuk meminaminilisr hasil temuan pengelolan APBD yang akan diberikan ke Insfektorat agar mempermudah dan mentiadakan temuan hasil pemeriksaan. Salah satu kegiatan yang difiktifkan dalam pengelolaan dana desa dengan sebesar Rp35 juta. Namun, BB yang di amankan sebesar Rp19,5 juta.

Keempat Tersangka ini dikenakan, Pasal 8 dan 11 uu tipidkor nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. [YD]