Wendy Hartono

Berbicara Pancasila sebagai Filosofi Bangsa berarti kita sedang berpikir bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kedepan dalam menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri, serta rongrongan – rongongan dari kelompok – kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan paham – paham ideologi tertentu.

Menanggapi Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh Organisasi – Organisasi Kemasyarakatan untuk Memperkuat dan memegang teguh Pancasila, NKRI, Bhineka Tungga Ika, dan Undang Undang Dasar 1945. Pada saat Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2019 kemarin.

Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pancasila, NKRI, Bhineka Tungga Ika, dan Undang Undang Dasar 1945 merupakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus menjadi pegangan hidup setiap warga negara, menurutnya masih ada oknum dan Ormas secara terang – terangan menolak idelogi Pancasila, ini menjadi tantangan kita bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini.

Menurut, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Pancasila saat ini telah kehilangan hakekatnya sebagai filosofi, dasar negara serta bintang arah bagi bangsa Indonesia.

”Pancasila adalah gotong royong, menolak penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa, yang di atasnya akan dibangun negara yang kuat, yang masyarakatnya hidup tentram, lahir dan batin,” katanya.

Indonesia telah dirusak dan diporak – porandakan sejak dulu sampai sekarang oleh kelompok – kelompok yang mencari keuntungan penuh dari Indonesia. Baik sumber daya alamnya maupun dari kehidupan bangsa Indonesia, tanpa mengindahkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kerakyatan serta kebangsaan Indonesia.

Rakyat Indonesia tengah mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan masih banyaknya kebijakan – kebijakan penyelenggara negara yang dinilai justru tidak mengikuti nilai – nilai Pancasila seperti seperti kebijakan impor beras di saat petani sedang panen raya. banyak kenyataan di lapangan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sangat menciderai nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Kemiskinan dan ketimpangan itu terkait dengan sistim ekonomi sekarang ini yang liberal ugal-ugalan, yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Ketimpangan ekonomi di Indonesia, menurut Bank Dunia, tercepat dan tertinggi di Asia yang ditunjukkan dengan naiknya rasio gini 0,30/tahun 2000 menjadi 0,42/tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi pun tidak seiring dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Kondisi ini dapat kita rasakan dan saksikan. Hanya 20 persen masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin akut dapat menyulut politik sektarianisme menjadi api yang membakar dan meluluhlantakkan Persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
Kita telah banyak disuguhi desain ekonomi-politik dalam kerangka neo-liberalisme yang menempatkan peran negara yang relatif minimal dengan dalih untuk meningkatkan penawaran. Namun faktanya justru melahirkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang ekstrem, yang pada akhirnya mengganggu sisi permintaan (daya beli masyarakat). Dan pada gilirannya melemahkan ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Agus.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuntut peran Negara yang lebih aktif di dalam perekonomian untuk menghalau kegagalan pasar yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Disini peran negara dibutuhkan untuk mendorong produktifitas yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik. Sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengembalian peran Negara tak berarti negara mengatur seluruh kehidupan secara dominan. Namun negara yang bertugas mendistribusikan akses agar seseorang memiliki kemampuan untuk meraih well-being. Karena kemiskinan terjadi akibat tertutupnya akses atas sumber daya bagi seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pelaksanaan paham neoliberalisme jelas adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para Pemimpin negara kita ini yang diawali dengan masuknya modal asing yang berwatak imperialis melalui UU PMA tahun 1967, yang kemudian dituntaskan dengan amandemen UUD 1945 yang berwatak liberal, yang bertentangan dengan semangat Preambule UUD 1945, Pancasila serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan menyadari bahwa Kapitalisme dan Neoliberalisme telah gagal membawa Indonesia menjadi sejahtera, seharusnyalah kita kini dengan tekad baja mengubah haluan ekonomi kapitalistik dan neoliberal itu menjadi haluan ekonomi yang berdasarkan pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Wendy Hartono, KPW PRD Jawa Barat