PedomanBengkulu.com, Bengkulu –
Untuk mengurai permasalahan agraria dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bengkulu, dengan disaksikan Penasihat KPK RI, melakukan penandantanganan nota kesepahaman/perjanjian dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Kantor Pertanahan se-Bengkulu serta Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (16/7/2019).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini terkait dengan lahan yang dikuasai pihak ketiga dan aset atau tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi, termasuk mengenai tumpang tindih sertifikat lahan warga yang beberapa diantaranya berada di lahan HGU perusahaan.

“Ini tidak saja akan meningkatkan neraca aset pemerintah, tapi juga akan berefek pada peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah serta kenyamanan kepemilikan lahan oleh masyarakat,” kata Rohidin.

Lanjut Rohidin, nota kesepahaman ini juga terkait kepatuhan para pihak termasuk pemerintah terhadap Undang Undang Investasi Perkebunan.

“Nota kesepahaman ini berkaitan dengan kepatuhan para pihak terhadap Undang-Undang Investasi Perkebunan,” kata Rohidin.

“Yang kemudian kepatuhan terhadap objek pajak atas hak tanah, sehingga pendapatan daerah dari pajak tersebut bisa optimal,” tambah Rohidin.

Penasehat KPK RI Muhammad Tsani Annafari mengatakan, adanya nota kesepahaman ini akan memberikan dampak strategis bagi optimalisasi pajak dan peningkatan aset pemerintah. Sehingga menurut Muhammad Tsani Annafari, ke depan angka konflik agraria  dapat semakin ditekan.

“Permasalahan agraria memang kelihatannya merupakan masalah sepele namun dalam perkembangannya hal ini sangat pelik. Kami menunggu buah dari MoU ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Muhammad Tsani Annafari.[Medi Muamar]