IST/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Danu Ismadi

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai membebaskan lahan untuk proyek jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Sumatra Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Danu Ismadi mengatakan, saat ini tim appraisal masih menghitung nilai ganti untung lahan yang dilewati jalan tol sepanjang 95,8 kilometer.

“Kami akan hitung dulu nilai ganti untungnya baru nanti dibayarkan,” kata Danu Ismadi, Kamis (4/7/2019).

Lanjut Danu, untuk nilai ganti untung lahan yang dilalui jalan tol ini akan tetap mengikuti harga pasar.

“Intinya, kami mau semua yang dibebaskan lahannya untung, tetapi harganya sesuai nilai pasar tidak lebih dari itu,” lanjut Danu.

Danu juga mengatakan telah menyediakan anggaran pembebasan lahan masyarakat yang dilalui proyek tol tersebut dan mekanisme ganti untung juga telah dibahas bersama BPN.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Meryah sembari proses ganti rugi lahan berjalan, kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek direncanakan digelar pada pekan pertama Agustus mendatang.

Selain itu, Rohidin berharap proses pembebasan lahan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dia berharap masyarakat mendukung proyek ini demi kemajuan daerah.

Diketahui, proyek pembangunan tol ini akan dilakukan dalam 3 seksi yaitu Kota Bengkulu menuju Taba Penanjung Bengkulu Tengah, dilanjutkan menuju Kepahiang dan tahapan ketiga menuju Rejang Lebong.

Pembangunan tol ini ditargetkan selesai dan mulai dioperasikan pada 2020 dengan amdal satu kesatuan antara trowongan dan jalan tol.

Jalan tol tersebut akan dibangun dengan anggaran mencapai Rp33,12 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman perbankan.

Sebelumnya, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu, Dede Frestian, mengungkapkan bahwa pembangunan Tol Trowongan yang melintasi di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, harus memiliki amdal yang terpisah atau setidak-tidaknya memiliki Pendekatan Studi terpadu.

Dede beralasan, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL, lampiran I Bidang Pekerjaan Umum Nomor 8 tentang Trowongan Lebih dari 2KM sedangkan Pada Rencana Trowongan yang akan dibangun adalah sepanjang 5,09 Km dan berada Pada Hutan Lindung Bukit Daun Provinsi Bengkulu jelas ini merupakan Kegiatan Usaha yang berbeda antara Pembangunan Jalan Tol dan Pembangunan Trowongan Jalan Tol. [Medi Muamar]