IST/Lely Arrianie

Publik kembali digemparkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada (10/7/2019) yang diduga menjerat Gubernur Kepulauan Riau dengan kasus dugaan suap terkait izin reklamasi di provinsi muda tersebut.

Operasi tangkap tangan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Dari data yang berhasil dihimpun sepanjang 2019 ini sudah tiga kepala daerah berurusan dengan lembaga anti rasuah.

1. Pada (24/1/20199) Bupati Mesuji Khamani ditangkap tengah malam terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. KPK kemudian menetapkan Khamami sebagai tersangka dalam kasus itu.

2. Pada (30/4/2019) Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap dikantornya. Sri Wahyumi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo.

3. Kemudian pada (10/7/2019) Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap KPK diduga terkait kasus dugaan suap pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

Pakar komunikasi politik Indonesia Lely Arrianie saat diwawancara mengenai kasus korupsi yang banyak menjerat kepala daerah selama ini mengatakan, seharusnya para elite dan penguasa membaca banyak hal tentang kehormatan, reputasi, nama baik, status serta gengsi, yang justru harus dikembalikan kepada martabat politik.

“Mereka harus bisa menyandang fungsi keterwakilan dan mengemban amanah kekuasaan, dengan menjauhkan dan melepaskan diri dari niat untuk melakukan dan memberi ruang pelanggaran hukum dalam bentuk korupsi, karena kejahatan korupsi itu jauh lebih kejam dari terorisme dan narkoba,” katanya, baru-baru ini.

Ditambahkan oleh pakar komunikasi politik ini, perjuangan melawan korupsi itu begitu sulit karena bila orang atau kelompok yang melakukan kejahatan ini tidak menganggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan dari orang lain.

“Hal itu agar mereka tak kehilangan muka, dikutuk, dan dicela. Jika penjara tak lagi menjerakan, apalagi amanah selalu digadaikan, dan koruptor baru terus bermunculan, haruskah kita berpikir mencari cara lain agar mereka menyesali dan bahkan menimbulkan rasa ngeri jika ingin korupsi? Barangkali upaya memiskinkan koruptor dengan cara menyita semua harta kekayaannya adalah cara yang bisa ditempuh atau malah sudah saatnya diberikan hukuman mati terhadap koruptor. Yang jelas, negeri ini sudah sangat darurat korupsi. Sama daruratnya dengan persoalan narkoba dan terorisme,” demikian Lely Arrianie.

Dari banyaknya kasus yang menjerat kepala daerah ini tentu menjadi kebanggan tersendiri terhadap kinerja KPK mampu menangkap pelaku korupsi. Namun disisi lain menjadi keprihatinan karena kepala daerah yang seharusnya menjaga kehormatannya justru melakukan praktek korupsi.

Yusuf Sugiatno, Kontributor Pedoman Bengkulu