PedomanBengkulu.com, Bengkulu Tengah – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pertemuan bersama guna menentukan proses penambahan peserta Jamkesda melaui pajak rokok, Rabu (17/07). Pembahasan penambahan Jamkesda melalui pajak rokok ini dihadiri oleh Pemda Bengkulu Tengah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Dede Ahadiyat menjelaskan bahwa Kompensasi Pajak Rokok merupakan regulasi baru yang muncul sejak di undangkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kompensasi ini dapat dipergunakan untuk menambah kepesertaan JKN-KIS.

“Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kepesertaan Jamkesda di Bengkulu Tengah. Berdasarkan aturan tersebut, dana pajak rokok dapat digunakan untuk Program JKN-KIS. Alokasi dana ini dapat dipergunakan untuk menjadi peserta,” katanya.

Ia menerangkan, di Kabupaten Bengkulu Tengah kompensasi pajak rokok tercatat sebesar Rp 444.483.046 dan apabila akan dikompensasi menjadi peserta JKN-KIS per bulan Juni maka dapat menjamin 3.221 peserta baru.

“Kami mencoba mencoba dengan beberapa alternatif seperti dari data BDT yang belum dapat jaminan, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak di Bengkulu Tengah sebanyak 19.114 peserta, atau dari peserta JKN-KIS dengan status non aktif,” jelas Dede.

Kepala Bidang Hukum Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah Zohri Kusnadi menyampaikan penambahan kepesertaan JKN-KIS melaui pajak rokok dapat dilakukan melalui pembaharuan perjanjian kerja sama. Sampai dengan Juni 2019 di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 92.434 orang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS dari total penduduk sebanyak 113.056 orang atau sekitar 81,76%.

“Terkait kerjasama antara BPJS kesehatan dan Dinkes Bengkulu Tengah, dengan adanya dana pajak rokok ini, tadi dijelaskan diawal bisa dikompensasikan untuk menambahkan kepesertaan JKN-KIS. Aapabila kita lihat hal ini sesuai Pasal 11 memang disebutkan tentang ketentuan addendum dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak. Di sini kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait peserta yang akan dijaminkan, jelas orangnya, serta akan di SK-kan,” ungkap Zohri.[Rls]