PedomanBengkulu.com, Seluma – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma, Deddy Ramdhani mengatakan, pencairan dana kelurahan untuk 20 Kelurahan di Kabupaten Seluma, masih menunggu perubahan Peratuan Kepala Daerah (Perkada). Mengingat masih adanya beberapa item, yang harus ditambahkan sesuai Surat Edaran (SE) Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Kita masih tunggu perubahan Perkada, ada beberapa item sesuai SE Kemenkeu yang akan dimasukkan ke Perkada tersebut,” kata Deddy, Senin (29/7/2019).

Dijelaskan Deddy, sesuai SE Kemenkeu yang harus dimasukkan ke Perkada tersebut yang wajib dipenuhi di kelurahan seperti pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan berita acara musyawarah rencana pembangunan yang disampaikan melalui camat.

“Item yang belum ada di Perkada, sesuai SE yang memang harus dipenuhi di kelurahan seperti LPM dan rencana pembangunan yang dilakukan secara musyawarah, berita acaranya disampaikan melalui camat. Sehingga sebagai legalitas dalam pelaksanaan anggaran,” jelas Deddy.

Sedangkan, tambah Deddy, untuk pelaksanaan itu nantinya juga tergantung dengan berita acara musyawarah. Baik secara swakelola maupun secara pihak ketiga.

“Kalau swakelola itu tergantung berita acara musyawarah, dan ada tingkatan-tingkatan. Jika nanti pekerjaannya secara di pihak ketigakan, maka uangnya langsung LS langsung ke pihak ketiga,” imbuh Deddy.

Diketahui, tahap awal anggaran dana 20 kelurahan di Kabupaten Seluma sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp 3,7M dari anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp14 M yang dibagi 20 kelurahan, sehingga setiap kelurahan mendapatkan Rp 700 juta. Namun, sesuai dengan aturan, ada penambahan sebesar Rp350 juta per kelurahan dari APBN dengan totak Rp7 M. Sehingga di setiap kelurahan estimasi mendapatkan Rp 1,50 M.[YD]