IST/Dita Indah Sari

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan kepada presiden Jokowi agar membentuk Kementerian Urusan Bencana sebagai nomenklatur baru di kabinet. Kementerian ini penting mengingat Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik. Jadi potensi untuk kena musibah letusan gunung api aktif sangatlah besar. Tsunami di Banten pada Desember 2018 adalah contoh akibatnya.

“Kementerian Urusan Bencana menjadi perlu ada karena situasi geografis dan geologis kita yang rawan bencana. Negeri kita ini berdiri di atas pertemuan tiga lempeng sekaligus, yaitu Pasifik, Eurasia dan Indo Australia. Bayangkan kalau lempengnya gerak sedikit saja, gempa bumi seperti Lombok dan Palu 2018 akan terulang”, demikian disampaikan Dita Indah Sari, wakil sekjen PKB di Jakarta pada Senin (8/7/2019).

“Tidak ada yang berharap terjadi bencana. Tapi kalaupun terjadi kita harus sudah siap: secara anggaran, kelembagaan, regulasi, koordinasi, sampai langkah pencegahan dan tindakan pasca bencana. Keberadaan BNPB selama ini sudah cukup baik, namun karena statusnya hanya Badan, dia kurang kuat dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain yang terkait. Harus dinaikkan menjadi Kementerian,” demikian tambah mantan aktivis buruh ini.

Nantinya Kementerian Bencana ini akan menyatukan BMKG dan Basarnas sebagai direktorat-direktorat jenderalnya setingkat eselon 1. Juga ada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Dirjen Pasca Bencana. Anggaran-anggaran pencegahan dan tanggap darurat dari kementerian lain pun bisa difokuskan di sini, sehingga bisa satu pintu dan efektif.

“Koordinasi itu mudah dalam kata-kata tapi susahnya minta ampun dalam tindakan. Menghadapi bencana kan harus gerak kilat, jangan lagi kita dipusingkan dengan koordinasi antar lembaga yang, maaf, sering bertele-tele dan sectoral minded. Kementerian Bencana akan memotong kompas rapat-rapat koordinasi dan segera siap bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Kegiatan sosialisasi mitigasi bencana pun bisa dikerjakan secara lebih massif di sekolah-sekolah dasar oleh Kementerian ini,” demikian tutup Dita. [Yusuf]