PedomanBengkulu.com, Seluma – Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kejari melakukan penandatanganan Mou atau nota kesepakatan terkait dengan bantuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negera (DATUN). Dimana setiap kasus perdata dan tata usaha, akan diberikan bantuan secara gratis oleh Kejari Seluma.

“Kita telah sepakat untuk bekerja sama, jadi kedepannya kita akan terus koordinasi jika sewaktu-waktu kita menghadapi kasus tersebut,” kata Bupati Seluma Bundra Jaya, usai Sosialisasi SKPD tentang penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemkab Seluma, sekaligus penandatanganan piagam kerjasama antara Pemkab Seluma dengan Kejari Seluma, di Gedung Daerah Serasan Seijoan, Senin (29/7/2019).

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Seluma, Nurpadliya SH menyebutkan salah satu tugas wewenang perdata datun yakni, kejaksaan sebagai pengacara negara mewakili pemda, dengan surat kuasa khusus dari Bupati. Untuk melakukan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum, serta menjalin kerjasama.

“Mou sudah lama pertahun kita perbaharui, awal tahun 2019 kerjasma sudah selesai dan kita lakukan MoU lagi dengan kejari,” kata Nurpadliyah.

Dijelasakannya, tujuan MoU ini, sebagai pendampingan hukum bagi Pemda Seluma dalam menyelesaikan pekara-pekara tentang penyelesaian aset dan temuan hasil BPK yang blm ditindak lanjuti OPD. Temuan OPD tersebut yang dapat dikelola temuan yang belum tersentuh penegak hukum. Jika sudah tersentuh penegak hukum tidak bisa diselesaikan melalui datun lagi.

“Pemulihan keungan negara, aset tanah dan LHP yang belum ditindaklajuti oleh OPD sepanjang belum diproses penegak hukum baik itu polisi dan kejaksaan. Datun ini terkhusus untuk temuan BPK dan Tata Usaha Negara, tidak untuk kasus korupsi,” ujar Nurpadliyah.

Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, M Ali Akbar mengatakan, Pemerintah kabupaten Seluma dan Kejari sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan bantuan hukum DATUN. Dimana setiap kasus perdata dan tata usaha negara.

“Kita memang telah menyepakati untuk melakukan kerjasama terkait dengan bantuan hukum, jadi nantinya setiap kasus perdata dan tata usaha, akan kita berikan bantuan kepada pihak Pemda Seluma. Hal ini falam upaya pemulihan uang negara dari hasil temuan BPK,” jelas Kajari.[YD]