PedomanBengkulu.com, Seluma – Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Seluma. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemkab Seluma melakukan Sosialisasi OPD yang rawan akan terjadinya gratifikasi.

“Kegiatan ini langsung diawasi oleh KPK dan langsung perintah Bupati Seluma. Sosialisasi ini untuk mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak menerima uang dan barang yang berkaitan dengan jabatan. Berapapun nilainya,” kata Kabag Administrasi Hukum, Nur Fadlyah kepada Wartawan, Senin 01 Juli 2019.

Sampai Nur Fadlyah, ASN Pemkab Seluma diwajibkan menolak pemberian uang maupun barang yang berkaitan dengan jabatan. Seperti menerima pemberian parsel pada hari raya keagamaan yang tidak wajar. Atau pemberian hadiah berupa barang karena jabatannya. Jika ASN menerima pemberian berkaitan dengan jabatan ini segera laporkan ke sekretariat UPG di bagian hukum, atau langsung ke KPK.

“Tim UPG sudah selesai menggelar rapat untuk pemetaan OPD pelayanan yang ada di seluma yang masuk dalam kategori rawan gratifikasi,” ujar Nur Fadlyah.

Ditegaskannya, dari hasil pemetaan, UPG menetapkan 10 OPD pelayanan rawan berpotensi terjadinya gratifikasi. Yakni, Dinas Keseahatan, BPKD, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas PMD dan Dinas Perizinan. Dalam melakukan sosialisasi terhadap 10 OPD ini, UPG membagi dua tim yang terdiri dari Tim satu dipimpin oleh Inspektur Inspektorat dan Tim kedua dipimpinan oleh dirinya selaku Kabag Hukum.

“Kepada ASN penerima gratifikasi jika ingin melaporkan haruslah menyebutkan pemberi dengan jelas dan dari instansi mana. Hal ini nantinya dari UPG akan diteruskan ke KPK, untuk nama pelapor dan yang dilaporkan ini nanti tentunya akan dirahasiakan dari Publik,” jelas Nur Fadlyah.

Ditambahkannya, UPG dapat meneruskan laporan gratifikasi ini ke KPK. Hanya saja, proses laporan gratifikasi ini diterima UPG dalam waktu 7 hari kerja. Setelah itu nantinya, diserahkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

“Kita juga berharap agar seluruh ASN memahami isi dari Perbup nomor 43 tahun 2017, karena di sana dijelaskan semua aturan mengenai gratifikasi,” imbuh Nur Fadlyah

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, ASN wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterima ke KPK ataupun melalui UPG, kecuali dalam hal diantaranya.
– Pemberian hadiah antara keluarga.
– Pemberian dalam bentuk hidangan yang berlaku umum.
– Karangan bunga dengan nilai yang wajar.
– Pemberian terkait dengan penyelenggara pesta pertunangan, pernikahan, aqikah atau khitanan, paling banyak sebesar Rp 1 juta pada setiap satu kali kegiatan.
– Pemberian sesama pegawai dalam rangka pensiun, pisah sambut promosi jabatan dan ulang tahun yang diberikan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300 ribu.
– Pemberian perorang dengan total pemberian sebesar Rp1 juta selama satu tahun dari pemberi yang sama.
– Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp200 ribu.
– Pemberian perorang dengan total pemberian sebesar Rp500 ribu selama satu tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan. [YD]