PedomanBengkulu.com, Seluma – Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Seluma, Mahwan Jayadi mengatakan semua pengajuan dinasnya tidak ada satupun usulan yang masuk dalam RAPBDP 2019. Hal ini dikarenakan, pemangkasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Anggaran yang diusulkan untuk mendukung pelayanan terpadu di kantor baru. Jadi dengan adanya pencoretan ini otomatis pelayanan di kantor baru ini nanti tidak dapat dilaksanakan,” kata Mahwan, Selasa (20/8/2020).

Sampai Mahwan, besaran usulan yang disampaikannya dalam KUA-PPAS adalah sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut untuk biaya pemasangan jaringan internet dan listrik setiap bidang pelayanan yang ada di kantor pelayanan terpadu DPMPTSP Seluma yang baru. Sebelumnya usulan yang disampaikan dalam KUA-PPAS sudah mendapat rekomendasi dari Bupati Seluma.

“Anggaran dipangkas berarti pelayanan terpadu sistem Online Single Submission (OSS) yang digagas oleh pemerintah tidak dapat kita laksanakan. Sebelumnya saya sudah curiga bakalan tidak diakomidir, pasalnya rapat TAPD saya tidak diundang,” tegas Mahwan.

Dengan pemangkasann anggaran ini, Mahwan sangat mengharapkan agar TAPD dapat mengakomodir usulan ini dan dimasukan dalam RAPBDP yang akan segera dibahas. Agar pelayanan terpadu OSS dapat segera dilaksanakan di Kabupaten Seluma.[YD]