PedomanBengkulu.com,Seluma – Waka II DPRD Seluma, Okti Fitriani mengatakan, Pemkab Seluma harus bertindak tegas terhadap investor yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah. Pemkab Seluma berhak mencabut izin operasi tambak udang milik PT Maju Tambak Subur (MTS) yang berlokasi di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras.

“Kami DPRD mendukung agar Pemda Seluma mencabut izin investor yang tidak mau mengikuti aturan, termasuk tambak udang itu,” kata Okti, Kamis (1/8/2019).

Disampaikannya, bahwa Pemkab Seluma harus menutup sementara tambak udang tersebut jika memang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi, agar tidak merugikan daerah. Pemkab Seluma harus bersikap tegas, sepanjang belum lengkap persyaratan maka harus ditutup sementara.

“Kecuali jika memang izinya sudah lengkap, sesuai aturan, silahkan kembali beroperasi,” tegas Okti.

Menurutnya, Pemkab Seluma tidak mesti harus memberikan Surat Peringatan (SP) ke 1 atau SP ke 2. Karena jika memang tidak melengkapi dokumen izin sesuai ketentuan, maka haruslah ditutup.

“Tidak perlu ada SP itu, karena memang salah. Ya tutup saja, jangan terus dibiarkan,” tandas Okti.

Sebelumnya, surat teguran ke II PT MTS yang berlokasi di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) yang dikeluarkan oleh Pemkab Seluma beberapa waktu lalu belum kunjung ditindaklanjuti. Dengan itu Pemkab Seluma akan melakukan peninjauan ulang Izin tambak tersebut.

Diketahui, Pemkab mengeluarkan surat teguran kedua, yakni karena belum memiliki Istalasi Penampungan Limbah(Ipal) serta izin pengelolaan limbah LB3. Sedangkan saat ini pihak perusahaan diduga membuang limbah tambak tersebut ke aliran sungai Muara Pring.

Saat ini, izin perikanan tambak MTS tersebut akan berakhir pada tahun ini. Sehingga apabila perusahaan masih mengabaikan teguran pihak Pemda maka tak segan-segan, Pemda tidak akan keluarkan izin baru.

“Nanti kita akan melakukan peninjauan kembali izin perusahaan tersebut. Tahun ini izin perikanannnya berakhir. Tidak diindahkan maka direkomendasikan pencabutan izin,” kata Sekretaris Daerah Seluma (Sekda) Irihadi, kepada wartawan. [YD]