PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Genesis menolak rencana usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Bengkulu yang diusulkan oleh Gubernur Bengkulu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 8 Januari 2019 lalu.

Rencana usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ini ditindak lanjuti dengan pertemuan ‘Ekspose Gubernur Bengkulu Dalam Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan Dalam Revisi RT RW Provinsi Bengkulu’ di Manggala Wanabakti pada 20 Agustus 2019.

Direktur Genesi Uli Arta mengatakan keseriusan Pemerintah ini menegasikan penolakan dari kelompok masyarakat sipil atas usulan pelepasan hutan.

“keseriusan Pemerintah ini menegasikan penolakan dari kelompok masyarakat sipil atas usulan pelepasan hutan yang disinyalir ditunggangi oleh kepentingan korporasi dan ruang penghapusan pelanggaran kehutanan yang selama ini dilakukan perusahaan,” ucap Uli, Jumat (23/8/2019).

Uli mengungkapkan usulan pelepasan hutan ini sarat akan kepentingan korporasi bukan kepentingan rakyat, seharusnya pelepasan hutan menjadi ruang penyelesaian konflik tenurial antara rakyat dan negara.

“Dari 53.037,68 ha kawasan hutan Bengkulu untuk dilepaskan menjadi Areal Peruntukan Lain (bukan hutan) seluas 21.412 ha atau 40% tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, seluas 15.000 ha dan 28% kawasan hutan yang diusulkan, sebelumnya pernah dibebani izin usaha pertambangan” ucap Uli.

Sementara, Uli berharap agar rencana usulan pelepasan hutan dibatalkan. [Tri Sugeng Surahmat]

Berikut, usulan Genesis terhadap rencana pelepasan hutan:

1. Kementerian LHK tidak menyetujui pelepasan Kawasan hutan yang telah dibebani oleh izin usaha pertambangan dan HGU perkebunan.
2. KLHK melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yg melakukan aktivitas perkebunan di kawasan hutan negara
3. Gubernur mencabut izin perusahaan perkebunan yg beraktivitas di hutan negara dan meminta perusahaan melakukan pemulihan terhadap kawaasan hutan tersebut
4. Gubernur melakukan moratorium tambang dan mencabut Izin pertambangan yg ada di dlm kawasan hutan negara.
5. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus melakukan evaluasi terhadap usulan TORA dan memastikan subjek dan objek TORA secara jelas sesuai dengan Ruh Reforma Agraria yg sebenarnya.