PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Ulah beberapa Desa yang mempihak ketigakan pekerjaan fisiknya, mulai menjadi sorotan aparatur penegak hukum.

Disampaikan oleh kasi Intel kejaksaan negeri Bengkulu Utara Denny Agustian bahwa Dana Desa (DD) tidak boleh dipihak ketigakan sebap dana desa bersifat swakelola.

“Dana desa tidak boleh dipihak ketigakan (dikerjakan oleh kontraktor) sebap dana desa bersifat swakelola. Namanya swakelola, berarti perencanaan, pelaksanan serta pengawasan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh TPK. Pekerjanya, ya masyarakat desa bersangkutan,” kata Denny, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/8/2019).

Denny menambahkan jika dana desa dipihak ketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan dalam laporan pertanggung jawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK. Lebih lanjut, ditakutkan ada komitmen fee yang diterima kepala desa dari pihak ketiga (kontraktor).

“Ketika dana desa dipihak ketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan di dalam pertanggung jawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK, bukan kontraktor. Ditakutkan ada indikasi komiten fee yang diterima Kepala Desa dari pihak ketiga,” tambah Denny.

Lanjut Denny, yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum. Unsurnya, minimal menyalahgunakan wewenang atau menguntungkan orang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya pastikan, akan ada kerugian negara jika pekerjaan tersebut dipihak ketigakan,” tutup Denny. [Evi Kusnandar]