PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) terhitung 19 agustus 2019 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan dana pada kegiatan pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Bengkulu tahun 2018 dari penyidik Polres Bengkulu.

Data terhimpun, dugaan Tipikor ini terjadi saat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DKP Kota Bengkulu dengan CV Bumi Dian Pratama diduga telah melakukan kontrak perjanjian penandatanganan kerjasama dengan nomor : 523/247/DKP/PPK/ BD/2018 dengan waktu pelaksanaan 150 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 sampai 26 Desember 2018 dengan nilai pekerjaan 951 juta lebih bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu 2018.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 pekerjaan tersebut dibayar 50 persen senilai 237 juta rupiah lebih. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 CV Bumi Dian Pratama menerima lagi pembayaran pekerjaan 60 persen, senilai 428 juta lebih sehingga total yang sudah dicaikar sebesar 666 juta lebih.

Dalam hal ini diduga penyidik menemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta pembayaran 60 persen yang dibayarkan melebihi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 428 juta rupiah lebih.

Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan SH.MH melalui PLH Kejari Bengkulu Oktalian Darmawan SH.MH saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (23/8/2019) membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP dari penyidik Polres Bengkulu terkait kasus tersebut.

“Iya benar kita menerima SPDP dari penyidik Polres terkait kasus tersebut,” kata Oktalian. [Anto]