Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Muh. Asrul.

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyampaikan rencana untuk menerapkan kepemimpinan rektor asing di berbagai universitas di Indonesia. Rencananya kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2020.

Sehubungan dengan itu, beragam tanggapan muncul dari banyak pihak. Salah satunya dari Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) EN LMND, Muh. Asrul mengatakan bahwa dengan mendatangkan rektor asing atau dalam istilah internasionalisasi pendidikan justru akan memicu pergeseran kultural dan karakter bangsa Indonesia. Menurutnya, bukankah membangun bangsa seharusnya dibangun di atas kultur dan masyarakatnya sendiri.

“Pemerintah seharusnya membenahi persoalan pendidikan nasional, dimulai dari persoalan mendasar. Bukan malah mendatangkan rektor asing,” kata Asrul, Sabtu (3/8/2019).

Kemudian Asrul juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memperjelas arah dan orientasi pendidikan nasional yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar tidak ketinggalan zaman,” ujarnya.

“Sementara negara-negara maju sudah adaptif dengan revolusi industri 4.0. Bahkan sudah mengarahkan dan mempersiapkan 5.0 dan saat ini, kita masih era 2.0,” tambahnya.

Sekjen LMND ini menganggap bahwa tata kelola pendidikan nasional sejak orde baru sampai era reformasi sekarang ini, semakin melepaskan tanggung jawab negara.

“Seharusnya negara dalam hal ini dapat mengelola dan membenahi serta mengontrol sektor pendidikan itu secara serius dan tidak melepaskan sepenuhnya ke lembaga pendidikannya. Bayangkan jumlah PT kita diangka 4.600, jauh lebih banyak dibandingkan Cina dan Singapura. Tetapi tidak menghasilkan kualitas SDM yang mumpuni dan kompetitif di era sekarang,” katanya.

“Saat ini, jumlah dosen magister Indonesia diangka 210.925, doktoralnya 43.697, profesornya 5.463 dengan berbagai macam hasil karya dan kompetensi mereka. Masa kita harus butuh SDM dari luar?,” tambahnya.

“Mengapa kita tidak memulangkan saja SDM Indonesia yang dulu kuliah dan menetap di luar negeri, untuk membangun kualitas pendidikan kita?,” lanjutnya.

Selain itu, Asrul juga mengatakan, untuk membangun kualitas pendidikan, pemerintah harus membuat lembaga pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

“Lembaga pendidikan hari ini khususnya PT semakin susah diakses karena disebabkan biaya pendidikan setiap tahunnya naik 10% (menurut data BPS) dan menyusahkan rakyat kelas menengah dan menengah ke bawah,” katanya.

“Dengan ini, seharusnya Kemeristekdikti dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan progresif untuk menekan atau menghapus biaya pendidikan di PT baik biaya UKT, uang pangkal, biaya wisuda, KKN, SPP, BPP yang sangat memberatkan agar APK kita bisa dinaikan. Jangan bertahan diangka 31.75 terus,” ujarnya.

Asrul juga mengatakan bahwa Kemeristekdikti harus meningkatkan riset-riset ilmiah sebagai basis material dalam mengarahkan dan mengembangkan produktifitas karya dan kemampuan kerja sesuai dengan spesialisasinya serta mengalokasikan anggaran riset, infrastruktur, laboratorium, seni dan budaya lebih prioritas dari besaran anggaran 492,5 triliun dari APBN. [Medi Muamar]