Ketua LPJK Provinsi Bengkulu, Dr. Ir M Rochman MH saat meninjau langsung pembangunan Gedung IAIN Bengkulu, Kamis (1/8/2019). Foto: Anto/Pedoman Bengkulu

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu meninjau pembangunan gedung kuliah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Kamis (1/8/2019).

Ketua LPJK Provinsi Bengkulu, Dr. Ir M Rochman MH mengungkapkan, dalam pengerjaan gedung IAIN memang ada beberapa pekerja kontruksi yang belum bersertifikat. Terkait hal ini LPJK akan melakukan sertifikasi on side project dilapangan bagi pekerja konstruksi yang belum bersertifikat.

“Temuannya ada beberapa pekerja kontruksi yang sebagian belum memiliki sertifikasi pekerja kontruksi,” kata M. Rochman.

Sementara, untuk kelayakan bangunan secara visual belum ada temuan yang mengarah pada ketidaklayakan bangunan. Karena bangunan tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan terkait struktur bangunan.

“Jadi sekarang tahapan pekerjaan itu baru sampai struktur beton dan itu sudah dilakukan pengetesan oleh internal mereka dengan alat Pile Driving Analyzer (PDA),” ucap M Rochman.

Ditambahkan M. Rochman jadi angka sementara menurut penelitian internal mereka itu sudah memenuhi standar.

“Itu baru sementara ya,” tutup M. Rochman.

Data yang diperoleh pada papan proyek yang terpasang di lokasi bangunan, dana pembangunan gedung kuliah IAIN Bengkulu ini sebesar 21 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, dengan konsultan perencana PT Civarligma Engineering, konsultan pengawas PT Tata Pola Consultant, dan kontraktor pelaksana PT Total Tanjung Indah.

Peninjauan oleh LPJK Provinsi Bengkulu ini dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi di pasal 70 tentang pekerja kontruksi yang hukumnya wajib memiliki sertifikat keterampilan pekerja kontruksi dan surat edaran Gubernur Bengkulu  tertanggal 17 Mei 2019 nomor 601/369 DPU-TR / 2019 tentang kewajiban tenaga kerja kontruksi memiliki sertifikat serta surat edaran Kementrian PUPR RI nomor : 06 / SE / 2019 tentang sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik. [Anto]