Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengunjungi Siswa SDN 62 yang dititipkan sementara di SDN terdekat. Tampak keceriaan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung.

PedomanBengkulu.com Bengkulu — Polemik yang mendera Sekolah Dasar Negeri 62 (SDN. 62) Kota Bengkulu memiliki sejarah panjang dalam perjalanan masalah sengketa lahan yang terjadi antara pihak ahli waris Ny. Atiyah (Alm) dengan Pemerintah Kota Bengkulu.

Lahan Sekolah tersebut terletak di Jln. Rukun, Sawah lebar, Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu, dengan luas lahan sekolah 2.016 M² dan dihuni sebanyak 403 Siswa dan 21 Guru.

Pihak ahli waris meminta ganti rugi atas lahan tempat dimana SDN. 62 berdiri, pertama kali ahli waris melakukan penyegelan pada 28 Februari 2014 karena permintaannya tak kunjung direspon pemerintah Kota Bengkulu karena saat itu belum ada putusan hukum untuk bayar ganti rugi lahan.

Berbagai upaya hukum dan gugatan dilakukan oleh kedua belah pihak, yang pada akhirnya memutuskan bahwa tanah tersebut memang milik ahli waris Ny. Atiyah dan pemerintah kota diminta menganti rugi lahan tersebut. Dalam putusan pengadilan tidak ada disebutkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan, hanya hasil dari tim apraisal menilai pemkot harus mengeluarkan ganti rugi sebesar Rp. 3,4 Miliar.

Berbagai upaya mediasi sudah pernah dilakukan baik Musyawarah antara Pemkot, Wali Murid dan Ahli waris. Dari kesepakatan tersebut pemkot bersedia menganti rugi lahan namun nominalnya tidak terlalu besar dengan yang diminta ahli waris, kalaupun besarannya Rp3,4 Miliar namun dengan skema pembayaran diangsur dan dilandasi dengan kekuatan hukum berupa putusan pengadilan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Karena tak kunjung menerima ganti rugi yang diminta akhirnya pihak ahli waris kembali melakukan penyegelan setelah sebelumnya penyegelan SDN 62 sudah dilakukan beberapa kali oleh pihak ahli waris.

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengunjungi siswa SDN 62 yang sekolah sementara di SD 51 Kota Bengkulu. Semua anak tampak senang dan tenang. Tidak ada masalah.

Puncak dari permasalahan sengketa lahan SDN. 62 tersebut terjadi di tahun 2019 ini, dimana pihak ahli waris menyegel sekolah dan tidak mengizinkan para siswa melakukan kegiatan belajar di gedung tempat mereka sekolah.

Akibat dari penyegelan tersebut akhirnya para siswa belajar di pinggir jalan bahkan dihalaman rumah warga, kondisi tersebut pun mengundang simpati berbagai pihak ikut bersuara atas masalah yang membelit SDN 62 tersebut. Apalagi upaya Pemkot Bengkulu untuk membuka penyegelan tersebut mendapat larangan dari ahli waris.

Karena anak-anak tidak diizinkan masuk ke sekolahnya yang disegel oleh ahli waris. Walikota pada akhirnya mengambil kebijaksaan untuk memindahkan sementara siswa SDN 62 ke SDN 51 dan 59. Pemindahan tersebut hanya sementara sembari menunggu pembangunan gedung baru untuk SDN 62 yang sudah dianggarkan pembelian lahan yang lebih luas dengan pembangunan gedung baru yang anggarannya sudah disiapkan di APBD Perubahan 2019. Pembangunan gedung baru tersebut direncanakan selesai pada 2020.

Pembangunan sekolah baru tersebut langkah tepat pemkot atas masalah SDN 62, dikarenakan permintaan ganti rugi lahan oleh pihak ahli waris yang dinilai tinggi dan tidak bisa di negosiasikan mengenai skema pembayarannya. Karena yang dianggarkan dan disahkan DPRD Kota Bengkulu untuk ganti rugi lahan tersebut di APBD Perubahan 2019 hanya Rp 1 Miliar.

Polemik tersebut akhirnya mengundang reaksi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah mencoba menanyakan akar permasalahan tersebut dan mencoba mendudukkan bersama antara Pemkot dan Ahli waris. Dirasa masalah ganti rugi yang menjadi akar masalah, Rohidin Mersyah menawarkan diri untuk membantu persoalan SDN 62 dengan bantuan Rp 1,4 miliar.

Rencana bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov tersebut tidak terlalu direspon oleh pemkot, karena sebelumnya pernah ada kekecewan dengan pihak pemprov yang akan membantu RSHD Kota Bengkulu sebesar Rp 10 Miliar namun tidak direalisasikan. Karena SILPA Pemprov berkisar Rp 200 M maka Pemkot menawarkan untuk langsung melunasi 3,4 miliar biar selesai masalahnya dikarenakan kemampuan pemkot hanya 1 Miliar.

Namun ternyata bantuan yang dijanjikan oleh Pemprov tidak masuk dalam pembahasan APBDP 2019 di DPRD Provinsi Bengkulu, situasi pun semakin memanas ditambahkan para siswa dan wali murid yang melakukan aksi dan memilih belajar di lahan pekarangan orang lain padahal Pemkot sudah menyediakan tempat belajar sementara di sekolah lain sambil menunggu penyelesain pembangunan gedung baru.

Dikarenakan polemik yang semakin memuncak akhirnya pihak Pemprov menyatakan menarik diri dengan tidak mau terlibat dengan permasalahan SDN. 62 karena merupakan kewenangan Pemkot.

Pihak Pemkot kembali menekankan bahwa akan membangun sekolah baru untuk SDN 62 dengan tempat yang lebih luas dan guru yang lengkap namun harus sabar dan sementara belajar di SDN 51 dan SDN 59 dengan jarak yang berdekatan. Pemkot juga tidak melarang orang tua wali murid yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain bahkan akan dipermudah administrasinya agar anak-anak dapat belajar dengan baik.

Terkait dengan demonstrasi yang dilakukan Wali Murid dengan melibatkan murid, pihak pemkot menuding ada yang sengaja memprovokasi sehingga membuat situasi semakin memanas. Aksi tersebut diduga ada yang menungangi dan akan dilaporkan pihak pemkot ke Komnas Perlindungan Anak.

Walikota Bengkulu mengunjungi murid SDN 62 yang sekolah sementara di SD 59 Kota Bengkulu. Siswa tampak senang dan ceria.

Hingga saat ini sebagian wali murid masih bersikukuh agar pemkot membayar ganti rugi sesuai permintaan ahli waris, sebagian wali murid juga tetap memprioritaskan belajar anaknya walaupun sementara menumpang di sekolah lain. Pemkot akan tetap membangun sekolah baru untuk SDN 62 dengan pembelian lahan yang sudah dianggarkan sehinga menjadi aset sah pemkot bengkulu.

Terkait polemik ini, Pemkot Bengkulu sebenarnya sudah banyak mengambil langkah dan kebijakan agar Siswa SDN 62 masih dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar (KBM) ditengah pihak ahli waris tidak memperbolehkan pihak sekolah masuk kedalam sekolah. [***]

Yusuf Sugiatno, Ketua Perhimpunan Pancasila Provinsi Bengkulu