Pedoman Bengkulu.com, Lebong – Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada yang bersumber dari APBD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020. Setidaknya dapat menjadi dasar memasukkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020, dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kabupaten Lebong tahun anggaran (TA) 2019. Apalagi didalam PKPU nomor 15 tahun 2019 tersebut, juga menyebutkan sejumlah tahapan awal Pilkada 2020 yang akan dimulai di tahun 2019. Dengan kata lain, bagi daerah yang belum memasukkan anggaran Pilkada, tentunya masih terbuka ruang untuk dilakukan revisi.

Wakil Bupati Lebong Wawan Fernandez SH M.Kn mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lebong, untuk segera berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, karena struktur APBD Perubahan Lebong 2019 saat ini sedang diverifikasi Pemprov Bengkulu. Dikatakan Wawan, jika sebelumnya belum ada aturan yang jelas, setidaknya Permendagri 54 tahun 2019 dan PKPU 15 tahun 2019, yang mengatur sistem pendanaan dan tahapan Pilkada bisa dijadikan acuan untuk melakukan revisi APBD Perubahan 2019.

“Makanya saya minta TAPD segera berkoordinasi dengan Pemprov agar prosesnya tidak berlarut-larut,” sampai Wawan saat dikonfirmasi Pedoman Bengkulu Jumat siang (23/8/2019).

Ketua KPU Lebong Shalahudin Al Khidhr SE menyampaikan pihaknya dari awal sudah mengajukan draf kebutuhan anggaran Pilkada 2019. Tentunya melihat PKPU nomor 15 tahun 2019, pihaknya sudah harus melaksanakan sejumlah tahapan Pilkada 2020 tahun ini juga.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, menyangkut aturan teknis tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

“Posisi kita hanya menunggu, paling tidak kebutuhan anggaran sudah kita sampaikan ke Pemkab Lebong,” singkat Kidir saat dihubungi Pedoman Bengkulu Jum’at sore (23/8/19), masih mengikuti Rakor Persiapam penyusunan anggaran Pilkada 2020 di Yogyakarta.

Sementara Ketua Bawaslu Lebong, Jefriyanto SP menyebutkan, kebutuhan anggaran pengawasan semua tahapan Pilkada 2020 juga sudah diajukan. Karena semua kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu, secara langsung mengikuti setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU.

“Apapun tahapan yang dilaksanakan KPU, secara langsung Bawaslu juga akan melaksanakan pengawasannya,” tutupnya. [Supriyadi]