PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Beberapa camat di Kabupaten Bengkulu Utara mengeluhkan atas kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkulu Utara yang memberikan porsi anggaran bagi kecamatan dengan perlakuan yang tidak adil. hal itu terbukti dari porsi anggaran yang dibagikan dengan perbedaan yang cukup signifikan, adapun empat kecamatan yang memperoleh penambahan anggaran di bawah 25 juta antara lain Air Padang, Air Napal, Hulu Palik dan Air Besi sedangkan Kecamatan Argamakmur memperoleh penambahan sebesar 125 juta, Arma Jaya 85 Juta, Padang Jaya 35 Juta.

“Di APDB murni kami mendapatkan belanja langsung 411 juta setelah pembahasan APBDP kami memperoleh 421 juta, jadi bertambah 20 juta, itu pun 9 jutanya untuk pembuatan papan reklame,” ujar Ali Amran Camat Air Padang Selasa, (13/8/2019) saat hearing bersama DPRD BU.

Sebenarnya para camat sudah mengajukan usulan agar memperoleh anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Kami sudah mengajukan usulan untuk penamahan anggaran sebesar 50 juta namun yang setujui 20 Juta,” ungkap Ali.

Sementara itu Plt Camat Air Napal Supandi juga menyampaikan hal yang sama. “Kami sudah berupaya untuk mendapatkan anggaran yang cukup, namun kebijakan juga ada di TAPD, jadi ikuti aja apa yang ada,” ujar Supandi.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD BU Fitra Martin mengatakan bahwa sangat disayangkan atas ketidakadilan dari porsi anggaran bagi kecamatan yang ada.

“Ini yang menjadi masalah ada apa dengan perbedaan anggaran bagi setiap kecamatan, ada yang besar ada juga yang kecil kali, seharusnya Pemda harus bijak dalam membagi anggaran jangan sampai terjadi kecemburuan sosial di antara kecamatan karena kita ini Bengkulu Utara yang utuh,” ujar Fitra Martin.

Fitra Martin mencurigai atas tidak adilnya pembagian anggaran ada hubunganya dengan Pileg yang baru usai. “Apa karena kejadian Pileg kemaren sehingga kecamatan yang dapat anggaran besar dan kecil, tolong di evaluasi kembali soal pembagian porsi anggaran karena kami selaku wakil rakyat sangat sering menerima keluhan masyarakat atas kekurangan sentuhan dari Pemerintah” ungkap Fitra Martin.

Sementara itu tim TAPD yang di wakil oleh Agus Sudrajat mengatakan bahwa perbedaan itu terjadi bukan karena di sengaja namun karena anggaran yang memang terbatas.[Evi Kusnandar]