PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bengkulu dengan agenda pengambilan keputusan Raperda yang dijadwalkan hari ini, Senin (5/8/2019) terpaksa dibatalkan.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri ketika akan dibuka langsung mendapat interupsi dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu Agung Gatam, untuk dibatalkan.

“Maaf sebelum dilanjutkan dan dibuka rapat paripurna ini, demi aturan, tugas, dan menegakkan aturan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 12
Tahun 2011 Passal 73 menjelaskan kehadiran Gubernur saat pengajuan Raperda dan saat pengambilan keputusan. Saya menyarankan rapat Paripurna dibatalkan, kemudian dijadwalkan ulang di Banmus kapan Gubernur bisa hadir secara langsung,” jelas Agung Gatam.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman dari fraksi PDIP juga menyampaikan hal yang sama mengenai tidak hadirnya Gubernur dalam rapat, sehingga perlu untuk ditunda.

“Sesuai dengan Peraturan, Gubernur bisa diwakilkan ketika pembahasan Raperda. Namun, tidak bisa diwakilkan pada saat pengajuan dan pengambilan keputusan. Tegas dan jelas dalam Undang-undang nomor 12 tersebut,” tegas Helmi Paman.

Dalam hal ini, pimpinan rapat Ikhsan Fajri menanggapi interupsi dari beberapa anggota Dewan atas ketidak hadiran Gubernur dalam rapat pengambilan keputusan.

“Kita tidak bisa keluar dari aturan yang berlaku, untuk itu saya menyarankan agar kita jadwalkan kembali di Banmus,” kata Ihsan Fajri sebelum ketuk palu menutup rapat.

Dalam rapat pengambilan keputusan hari ini, hadir diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, namun sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat diwakilkan. [Yusuf]