PedomanBengkulu.com, Bengkulu —
Dua terdakwa suami istri oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kepahiang yakni Suryadi selaku Ketua DPC LSM Badan Peneliti Aset Negara Kabupaten Kepahiang dan Cahaya Sumita selaku Ketua Divisi Advokasi dan Hukum yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepahiang, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Kamis (29/8/2019).

Dalam sidang perdana yang dipimpin Majelis Hakim Slamet Suripto bersama hakim anggota Yosi Astuty dan Nich Asmara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepahiang, Lucky Selvano sesuai dakwaan mengatakan, terdakwa Suryadi bersama-sama dengan terdakwa Cahaya Sumita telah beberapa kali mengundang dan mengumpulkan Kepala Desa yakni Kepala Desa Benuang Galing, Kepala Desa Talang Babatan, Kepala Desa Bayung, dan sesekali dihadiri oleh sekretaris Desa Benuang Galing.

Pada setiap pertemuan tersebut seharusnya kedua terdakwa melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan Desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaanya. Namun kenyataannya, kedua terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya dengan menakut-nakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara meminta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke tindak pidana korupsi. Dan kalau RAB tersebut tidak diserahkan maka akan langsung di eksekutor dengan diserahkan ke Polres dan dilakukan penangkapan, kecuali kalau para Kepala Desa menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah per Kepala Desa.

“Kedua terdakwa mengetahui kalau para Kepala Desa tersebut tidak memiliki uang pribadi yang ada hanya uang Dana Desa, dan kedua terdakwa pun tidak mempermasalahkan kalau uang yang diminta tersebut berasal dari Dana Desa,” ucap JPU.

Kemudian, lanjut JPU, dalam setiap kali bertemu dengan para Kepala Desa terdakwa bercerita dengan menakut nakuti para Kepala Desa sehingga akhirnya para Kepala Desa mengikuti permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang.

“Selanjutnya, untuk merealisasi permintaan terdakwa tersebut, para Kepala Desa kemudian mengumpulkan uang dari Dana Desa masing-masing 10 juta rupiah yang berasal dari Dana Desa,” terang JPU.

Pada tanggal 30 Juli 2019 ketiga Kepala Desa tersebut bertemu dengan terdakwa di rumah makan Setia Utama Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk menyerahkan uang tersebut, namun jumlahnya diduga tidak sesuai yang diinginkan terdakwa yakni 30 juta rupiah dan kemudian terdakwa di OTT jaksa Kejari Kepahiang bersama barang bukti uang 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar 30 juta rupiah sehingga merugikan keuangan negara.

“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke–1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas JPU.

Dalam sidang tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan esepsi keberatan terkait beberapa hal dari surat dakwaan yang diajukan JPU dalam surat dakwaan dan JPU menganggap keberatan yang diajukan merupakan hak dari penasehat hukum dan JPU akan memanggil sekitar 18 saksi guna membuktikan kasus ini di persidangan.

Sidang dua terdakwa tersebut akan dilanjutkan kembali tanggal 5 September 2019 mendatang dengan agenda keterangan saksi. [Anto]