Rapat evaluasi Serapan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2019

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Dari 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rejang Lebong yang memiliki belanja langsung, 49 OPD mendapatkan rapor merah karena serapan anggaranya masih rendah, 1 OPD mendapakan rapor biru atau realisasi anggaran lebih tinggi dari taget dan 3 OPD memperoleh katagori hijau atau sesuai dengan target.

Informasi ini terungkap dalam rapat pimpinan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Angharan (TEPRA) APBD Rejang Lebong Tahun 2019, Kamis (26/9/2019), yang dipimpin langsung oleh Bupati RL Ahmad Hijazi, didampingi Asisten II Tarsisus Samudji dan Kabag Pembangunan Bambang Budiono serta dihadiri peserta para kepala OPD.

“Melalu Tepra ini terungkap semua pekerjaan sedang dilaksanakan, OPD yang merah ini sebenarnya sudah jalan tetapi pihak ke 3 belum ada penagihan, ada yang belum bisa dibayar karena menunggu hingga teriwulan keempat, sebagian baru mengajukan 30 persen dahulu. Sehingga serapan anggaran opd pemilik kegiatan belum maksimal,” ujar Ahmad Hijazi.

Ditambahkan Ahmad Hijazi, dari 47 pekerjaan, 6 diantaranya tidak dapat dilaksanakan, 3 kegiatan didanai DAK dan ada juga kegiatan yang tidak dikerjakan karena tumpang tindih antara DD dengan APBD.

“Kedepanya kita minta setiap desa berkoordinasi dengan camat sehingga kedepanya tidak ada lagi kegiatan tumpang tindih antara  kegiatan DD dengan Kegiatan APBD,” Kata Ahmad Hijazi.

Ahmad Hijazi juga menyampaikan untuk kegiatan tahun anggaran 2020, ia meminta seluruh OPD yang memiliki kegiatan belanja langsung pada Januari sudah harus ditayangkan pelelangan, karena pada November tahun sebelumnya APBD sudah disahkan. Jika ada Kepala OPD yang tidak melaksanakan akan diberikan sanksi.

“Seluruh kegiatan harus terlebih dahulu di koordinasikan dengan Inspektorat melalui APIP, agar saat pelaksanaan tidak ditemukan adanya kesalahan yang berujung pelanggaran, terutama kegiatan fisik,” ujarnya.

Berdasarkan rapat Tepra, OPD yang serapan Anggaranya paling kecil  yakni Dinas DP3A dan PPKB dari pagu Rp 6,4 miliar baru terlealisasi sebesar Rp. 1,96 miliar atau hanya 10,33 persen. Dinas Pendidikan dari pagu Rp. 59,45 miliar baru terlealisasi sebesar Rp 9.08 milar atau sebesar 15,28 persen sehingga masuk katagori merah.

Sedangkan OPD dengan serapan anggaran terbesar yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari pagu Rp 970 juta terlealisasi sebesar Rp 800 juta atau 86,17 persen sehingga masuk katagori bir.

Untuk Dinas yang masuk katagori hijau yakni Dinas Pemadam Kebakaran dari pagu sebesar Rp 1,9 miliar, sudah terlealisasi sebesar Rp 1,5 miliar atau 87 persen. Dan Satuan Polisi Pamong Praja dari pagu Rp 2,57 miliar terlealisasi sebesar Rp 2,2 miliar atau sebesar 86 persen. [Julkifli Sembirin]