PedomanBengkulu.com, Bengkulu -Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) di Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan optimalisasi ruang farmasi Puskesmas dalam melayani obat PRB, Jumat (27/09).

PRB merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu Elsa Novelia, menjelaskan bahwa PRB merupakan salah satu program penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta sehingga pelaksanaanya perlu mendapat dukungan dan support salah satunya dalam hal akses dan ketersediaan obat.

“Semangat dari Program JKN-KIS ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dimana tulang punggung Program JKN-KIS yang paling diperlukan adalah fungsi di bidang fasilitas tingkat pertama sebagai gate keeper dan optimasisasi PRB,” ujar Elsa.

Elsa menambahkan bahwa PRB sudah diatur di dalam Perpres dan regulasi turunannya, di mana ada empat filosofi dalam pelaksanan PRB yaitu first contact, comprehensive care, continuity of care, coordinator of care dan saat ini masih perlu dioptimalkan.

“Saat ini BPJS Kesehatan mulai bekerja sama dengan farmasi milik pemerintah, baik yang sudah BLUD ataupun belum. Selama ini permasalahan dalam penyediaan obat PRB adalah masih sedikitnya apotik PRB yang tersedia di daerah sehingga peserta tidak mempunyai banyak akses. Maka bekerja sama dengan ruang farmasi Puskesmas milik Pemerintah diharapkan akan membuka ruang lebih luas terhadap ketersediaan obat PRB,” kata Elsa.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Provinsi Bengkulu Edriwan Mansyur menyambut baik pertemuan ini dan mengatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan MoU sebelumnya antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

“Kalau kita lihat sekarang dalam beberapa kali pertemuan masalah yang muncul adalah adalah belum tertibnya FKRTL dalam melaporkan pasien PRB, sementara di FKTP pun tidak meminta nama nama pasien yang mau di PRB. Dalam pertemuan ini kita akan cari ttik permasalahannya dan kalau bisa mendapatkan solusinya,” jelas Edriwan.[Rls]