Tampak Tim Satpol PP Lebong mendata lokasi reklame yang belum kantongi perizinan resmi

PedomanBengkulu.com, Lebong – Sebagai langkah mengantisipasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak Reklame, sekaligus penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong nomor no 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame junto Peraturan daerah no 5 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Pemkab Lebong melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rabu (18/9/19), melakukan sidak pendataan dan memberikan ultimatum, kepada pemilik reklame yang tidak mengantongi izin resmi dari Pemkab Lebong.

Dari pendataan tim Satpol PP dilapangan, masih banyaknya reklame sejumlah perusahaan yang berdiri tanpa dilengkapi perizinan resmi. Seperti perusahaan merek Telepon selular menjamur disejumlah toko seluler dengan ukuran yang besar. Kemudian perusahaan BUMN seperti PLTA dan reklame Perbankkan serta perusahaan bermerek lainnya.

Kepala Satpol PP Lebong, Zainal Husni SH melalui Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman, Andrian Aristiawan SH mengatakan, pendataan reklame tersebut dilakukan untuk memastikan mana yang sudah berizin dan mana yang belum mengantongi izin. Penertiban ini juga berdasarkan surat dari Bidang Pendapatan BKD Lebong tentang pemberitahuan pajak reklame di Kabupaten Lebong.

“Setiap pemasangan reklame wajib memiliki izin dari Bupati Lebong melalui Dinas PMPTSP Lebong. Dan juga setiap pemilik reklame dikenakan pajak dasarnya Perda nomor 5 tahun 2011,” ucap Andrian kepada PedomanBengkulu.com Rabu siang (18/9/19).

Namun untuk tahap pertama, lanjut Andrian, pihaknya baru lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Serta memberikan surat peringatan agar pihak pemilik reklame segera mengurus izinnya dalam 6 hari kedepan.

“Setelah itu kita akan kembali mengecek, jika memang tidak ada izin baru kita tertibkan,” tegasnya. [Supriyadi]