Andi Arisandi

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Setelah hampir setahun melakukan penyidikan, kasus dugaan tindak pidana korupsi Preservasi Rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang-Batas Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017 lalu.
Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menetapkan tiga orang tersangka diantaranya Riko Kadafi alias Riko Madari selaku Pemilik PT Sindang Brother yang merupakan adik Ipar Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Kemudian dua tersangka lainnya Muliyan selaku Direktur PT Sindang Brother dan Sudirman selaku Konsultan Pengawas.

Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu AKBP Andi Arisandi di Mapolda Bengkulu, Senin (16/9/2019) mengatakan penyidik memanggil tiga orang tersebut dengan status sebagai tersangka tetapi yang memenuhi panggilan penyidik baru satu orang yaitu konsultan pengawas dalam pekerjaan proyek jalan tersebut. Sementara untuk dua tersangka yang tidak hadir penyidik melakukan kordinasi untuk mengetahui alasan dari pada dua tersangka tersebut.

“Statusnya semuanya sudah kita naikkan sebagai tersangka. Pemanggilan yang kita lakukan pemeriksaan sudah sebagai tersangka yaitu sebagai upaya melengkapi berkas perkara atau penyelesaian berkas perkara tahun 2018 dengan harapan tahun 2019 sudah clear atau selesai sehingga tidak ada tunggakan,” terang Andi Arisandi.

Andi Arisandi mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang tersangka yang belum hadir tersebut dan pihaknya berharap keduanya koperatif memenuhi panggilan dari penyidik.

“Kita harapkan koperatif. Untuk pemanggilan sebagai tersangka baru sekali kita lakukan,” kata Andi Arisandi.

Seperti dilansir sebelumya, dalam penyidikan kasus ini penyidik Polda menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi yaitu fisik pekerjaan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 senilai 31,9 Miliar Rupiah diduga tidak sesuai dengan volume fisik yang tercantum di dalam kontrak kerja antara PT Sindang Brothers dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1,9 Miliar. [Anto]