PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu turun gelanggang melakukan pengukuran ulang terhadap lahan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 62,9 hektar di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang diduga dijual oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Pengukuran yang dilakukan tim Pidsus Kejari, bersama pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bengkulu dan sejumlah anggota tim 9 yang dibentuk Pemkot 1995 pada pembebasan lahan, Selasa (24/9/2019) ini diketahui merupakan serangkaian tahap penyidikan kasus dugaan penjualan aset tersebut.

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan SH.MH saat diwawancarai di Kantor Kejari Bengkulu mengatakan, pengukuran yang dilakukan tim penyidik untuk mencocokan antara data peta bidang yang dimiliki penyidik, keterangan saksi kemudian dilakukan pengukuran lahan tersebut. Setelah itu, hasil dari pengukuran akan dicocokkan kembali dengan peta bidang yang dimiliki penyidik.

“Inikan sebenarnya mencocokkan antara peta bidang yang kita kuasai dengan hasil pengukuran lahan. Dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa inilah peta bidang tanah yang merupakan aset dari Pemkot. Sebenarnya untuk memperkuat peta bidang tanah yang merupakan aset Pemkot Bengkulu,”  jelas Emilwan Ridwan.

Emilwan Ridwan menjelaskan pengukuran yang dilakukan tersebut juga untuk menelusuri sisa Aset Pemkot dari 8,6 hektar yang diduga dijual oknum  yang mana luas seluruh aset Pemkot Bengkulu 62,9 hektar.

“Tentunya total keseluruhan kita lakukan pengukuran bersama tim BPN termasuk didalamnya yang 8,6 hektar,” ucap Emilwan Ridwan.

Seperti diketahui sebelumnya, pada penyidikan dugaan penjualan aset Pemkot tersebut tim Penyidik sudah memanggil sekitar 30 saksi.

Dilansir sebelumnya, Pada tahun 1995 silam telah dilakukan pembebasan lahan milik Pemkot seluas 63 hektar yang terletak di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh tim sembilan yang dibentuk Pemkot.

Kemudian dilakukan pengukuran lahan dan hasil pengukuran lahan ternyata luasnya 62,9 hektar. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 lalu tanah tersebut diduga dijual oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mana penjualannya dilakukan secara terpisah atau parsial yang ujungnya dibuat dalam bentuk satu Hak Guna Bangunan (HGU) dengan luas lahan kurang lebih 8 hektar. [Anto]