Aksi massa akibat dugaan tindakan rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu begitu menuai kerusuhan. Sejak 19 Agustus 2019 lalu demo telah berlangsung di beberapa titik seperti Jayapura, Fakfak,, Monokwari, dan Timika. Aksi ini menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas umum akibat anarkisme para demonstran. Bahkan peristiwa ini telah menyebabkan satu orang tentara dan dua orang warga sipil tewas.

Kerusuhan yang terjadi di Papua bukanlah kerusuhan biasa. Protes yang berawal dari diskriminasi etnis telah berubah menjadi seruan referendum oleh mereka. para pengunjuk rasa bahkan mengibaran bendera Bintang Kejora Papua Barat sambal meneriaki “Bebaskan Papua Barat”. Di dalam kerumunan massa juga ada yang menggunakan ikat kepala Bintang Kejora dan memegang spanduk tuntutan referendum. Kondisi ini memperlihatkan gerakan papua merdeka yang menunggu momentumnya. (tirto.id)

Menanggapi hal tersebut, mantan calon wakil presiden, Sandiaga Uno menganggap wajar jika masyarakat Papua marah karena ketimpangan ekonomi yang ada tergolong memprihatinkan. Bahkan tingkat kemiskinan masyarakat Papua 8 kali lipat dibanding warga Jakarta. Merujuk kepada Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua meningkat hampir 60 ribu orang sejak tahun 2014 hingga 2018. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Jakarta yang hanya 3,5 persen, jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 28 persen. Sementara Papua Barat hampir 23 persen. (cnnindonesia.com).

Pembangunan massif yang dilakukan pemerintah di Bumi Cenderawasih melalui pengembangan infrastruktur maupun banyaknya investasi, sejatinya tidaklah menyelesaikan permasalahan yang dialami Papua ada yaitu kemerdekaan ekonomi. Padahal, daerah mereka begitu kaya dengan berbagai jenis sumber daya alam yang dimilikinya. Pembangunan yang ambisius dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun justru menjadi pertanyaan, apakah untuk masyarakat Papua atau untuk kepentingan pemodal?
Jika ditelisik lebih jauh, sebetulnya kesejahteraan masih menjadi persoalan utama di Papua. Penerapan sistem Kapitalis di negeri ini yang mengedepankan kebebasan hak milik bagi para pemodal akhirnya berbuah konflik dan semakin terasanya ketidakadilan.

Papua merupakan sumber kekayaan alam yang menjadi modal terbesar kedaulatan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Papua juga memiliki hutan yang luas, kekayaan hayati yang melimpah, ekosistem yang menawan dan sebagainya. Modal terbesar inilah yang kemudian menjadi perburuan kolonialis asing khususnya Amerika Serikat untuk mengeruknya demi kepentingan negaranya.

Tuntutan kemerdekaan Papua telah berjalan sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang masih massif terjadi. Dibalik kemerdekaan yang disuarakan oleh minoritas rakyat Papua tersebut, ternyata hanya didasari atas ketidakpuasan terhadap kesenjangan hasil integrasi bangsa selama ini ditambah lagi adanya intervensi asing yang dibaluri dengan isu kekerasan, isu HAM, kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu jika desakan kemerdekaan itu terus dilakukan maka hal itu justru akan menjerumuskan rakyat Papua ke dalam cengkraman para kolonialisme asing yang mereka lakukan melalui korporasi yang menghisap kekayaan alamnya.

Kenyataan ini menjadi bukti akan kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh negeri ini dalam mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Memberikan dampak bukan hanya terkait dengan problematika empirisnya tapi juga berangkat dari kesalahan yang bersifat fundamental yakni kapitalisme sejak awal asasnya, pandangan tentang problematika ekonomi, dan sejumlah gagasan-gagasan yang keliru. Sebab kapitalisme yang menganut asas sekuler telah menghilangkan peran agama dalam pengaturan ekonomi. Padalah Islam adalah agama yang sempurna dan mampu menjadi solusi atas setiap persoalan yang dihadapi.
Tentang hal kepemilikan, Islam mengatur memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya sembari menjaga hak-hak masyarakat. Untuk itu, Islam membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu : milik pribadi, milik umum atau milik negara. Penggunaan hak milik adalah salah satu kunci dalam sistem ekonomi.

Islam mendorong setiap warga negara, baik lelaki maupun wanita, baik Muslim maupun kafir dzimmi untuk menggunakan hak milik dan mengejar keuntungan dalam jalan yang bebas hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka tanpa harus mengakibatkan eksploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktifitas mereka. Islam juga mendorong pemberian shadaqah, hibah, pinjaman tanpa riba (qardhul hasan) dan sejenisnya.

Pada saat yang sama islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram. Kepemilikan umum mencakup sumber alam-seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; benda-benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu-seperti masjid, jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan yang amat besar, misalnya sumber mata air. Pengelolaannya dilakukan oleh negara sebagai wakil umat dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan diusahakan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial.

Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan kecukupan sumber daya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah Islam menjadikan distribusi sebagai problematika utama ekonomi, maka Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara (khilafah) mengurusinya dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigm tersebut, maka Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia sehingga terwujudnya pemerataan pemenuhan ekonomi disetiap wilayah. Wallahua’lam.

Mesi Tri Jayanti Mahasiswi Universitas Bengkulu