PedomanBengkulu.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo tetap menolak mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi meskipun demo mahasiswa besar-besaran digelar di seluruh penjuru Indonesia, yang hingga saat ini telah banyak memakan korban luka-luka.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia memastikan, Presiden tetap tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK. Presiden, kata Yasonna, meminta penolak UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong, masa kita main paksa-paksa, sudahlah,” kata Yasonna, Rabu (25/9/2019).

Oleh karena itu, menurut Yasonna, tidak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu.

Yasonna menilai, demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.

“Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK,” kata Yasonna di kutib dari https://nasional.kompas.com.

Diketahui, hingga saat ini, setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Sumatera, hingga Sulawesi Selatan.

Namun, Presiden Jokowi pada Senin (24/9/2019) sudah menegaskan ia tidak akan mencabut UU KPK lewat penerbitan perppu.

“Enggak ada (penerbitan Perppu KPK),” ucap Jokowi. [Medi Muamar]