PedomanBengkulu.com, Jakarta — Pasca dipanggil dan menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga tersangka kasus suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016 diantaranya Apip Kusnadi selaku PPK Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (Sakter PJPA) BWS Sumatera VII Bengkulu, M. Fauzi selaku Kasatker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu, dan Edi Junaidi selaku Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera VII Bengkulu langsung ditahan KPK.

“Hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka tindak pidana korupsi suap suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di BWS Sumatera VII di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/9/2019) seperti dilansir dari banten.antaranews.com.

Diterangkan Febri Diansyah, tersangka Apip Kusnadi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, tersangka M Fauzi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur dan tersangka Edi Junaidi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Mereka ditahan dua puluh hari ke depan terhitung 2 September sampai 22 September 2019.

“Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 2 September sampai 22 September 2019,” terang Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka diduga memberikan suap kepada Kepala Seksi (Kasie) III Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek di BWS Sumatera VII Bengkulu tahun anggaran 2015-2016. Fee tersebut dibagi ke sejumlah pihak sebesar 3 persen sebagai dana operasional yang terdiri dari 2 persen untuk operasional BWS Sumatera VII Bengkulu dan 1 persen untuk operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang disetorkan kepada Kasubag TU. Sementara 3 persen lainnya terbagi atas 1 persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu dan 2 persen untuk biaya atau fee keamanan aparat penegak hukum.

Atas perbuatannya mereka bertiga dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Taun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, KPK pada 9 Juni 2017 lalu sudah
menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Amin Anwari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BWS Sumatera VII Bengkulu, Murni Suhardi selaku Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, dan Parlin Purba selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu. Untuk tiga tersangka awal telah di vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Parlin Purba divonis 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, Amin Anwari dan Murni Suhardi masing-masing divonis 2 tahun dan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan. [Anto]