PedomanBengkulu.com, Jakarta – Beberapa hari belakangan ini, rakyat Indonesia dikagetkan dengan rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan.

Iuran BPJS ini rencana akan dinaikkan dua kali lipat yang artinya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas I yang seharusnya membayar Rp80.000 per bulan justru harus membayar Rp160.000, untuk peserta JKN Kelas II yang tadinya membayar Rp51.000 menjadi Rp110.000. Sedangkan untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya membayar sebesar Rp25.000 harus menaikkan iuran sebesar Rp42.000 per bulan.

Sekretasi Jenderal (Sekjen) Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Moh. Asrul mengatakan bahwa kenaikan biaya kesehatan di tengah-tengah ekonomi rakyat belum stabil semakin menegaskan Pemerintahan Jokowi dalam sektor kesehatan belum sama sekali menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan menjalankan amanah konstitusi dan nawacita.

“Kenaikan tarif BPJS di tengah ekonomi rakyat belum stabil, akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia,” kata Asrul, Rabu (4/8/2019).

Selain itu, Asrul mengatakan bahwa kenaikan BPJS ini justru membuat sektor kesehatan semakin liberal dan komersil. Hal ini, menurut Asrul dapat dilihat dari beberapa faktor.

“Pertama, Negara mengurangi peran dan tanggung jawabnya terhadap sektor kesehatan dan menyerahkan sepenuhnya dalam mekanisme pasar untuk mencari profit. Dengan defisit BPJS, seharusnya pemerintah mencari jalan keluar lain dan memperbaiki tata kelola BPJS yang tiap tahun defisitnya selalu meningkat,” terangnya.

“Kedua, kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 sudah menggariskan besaran dana kesehatan sebesar 5 % dari APBN. Tahun 2019 anggaran kesehatan sebesar 121,9 triliun dan untuk kepesertaan BPJS sebesar 20,1 triliun. Dari 20,1 triliun ini ada sekitar 190 juta jiwa rakyat Indonesia sebagai peserta layanan kesehatan. Seharusnya anggaran besar ini bisa mengatasi problem deficit BPJS sebesar 16,5 triliun di tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat ditahun-tahun selanjutnya,” tambahnya.

“Artinya besaran anggaran yang dikeluarkan di sektor kesehatan belum menunjang perbaikan kualitas kesehatan rakyat. Faktor penunjangnya bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, tenaga medis, alat dan obat-obatan serta penegakan hukum,” ucapnya.

“Ketiga, proses liberalisasi sector kesehatan ini bisa kita lihat dari pertumbuhan rumah sakit swasta pada tahun 2012-2016 mencapai 34 persen, sementara rumah sakit publik hanya 3 persen. Kisarannya rumah sakit swasta sebesar 1.804 dan rumah sakit pemerintah jumlah 1.016,” terangnya.

Dalam hal ini, Sekjen LMND ini menuntut lima faktor yang harus dijalankan Pemerintah, yakni:

Pertama, seharusnya Pemerintah harus mengevaluasi kinerja BPJS dan segera mengaudit secara menyeluruh penggunaan data BPJS serta pembenahan data peserta BPJS.

Kedua, mengembalikan sektor kesehatan sebagai sektor publik dimana negara memiliki peran sentral dan berkewajiban menjamin kualitas kesehatan rakyat serta menghentikan komersialisasi sektor kesehatan yang menjadikan sector kesehatan sebagai ladang profit yang menguntungkan sebagian orang.

Ketiga, membangun dan memperbanyak Puskesmas dan rumah sakit Pemerintah serta mengontrol dan menghentikan pembangunan Rumah Sakit dan klinik Swasta.

Keempat, mencabut UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU BPJS No 24 tahun 2011 sebagai regulasi neoliberal.

Kelima, mengurangi biaya pendidikan di jurusan kesehatan seperti kedokteran, farmasi, keperawatan, kebidanan yang tiap tahun selalu meningkat tanpa ada control dari Pemerintah. [Mario]