Ilustrasi

Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Utara – Perubahan peruntukan kawasan hutan membuat status kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat Kabupaten Bengkulu Utara yang dihuni “Habitat” Gajah Sumatera.

Pada 1992 di kawasan Hutan Produksi dididirikan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat dengan tujuan memitigasi konflik antara manusia dan gajah di Provinsi Bengkulu.

Kemudian tahun 1995, Hutan Produksi dengan Fungsi Khusus (HPKh) Pusat Latihan Gajah Seblat ditunjuk melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 658/Kpts-II/1995 tanggal 6 Desember 1995 tentang perubahan fungsi hutan produksi terbatas seluas 4.500 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 2.200 ha yang terletak di kelompok hutan Air Sabai- Air Sebelat. Pada tahun 1996 dilakukan penataan batas HPKh PLG Seblat.

Tahun 1999, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu seluas 920.964 ha, termasuk di dalamnya kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas 6865 ha.

Februari 2010, Gubernur Bengkulu melalui Dinas Kehutanan mengeluarkan surat Nomor : 522.12/033/Dishut perihal usulankan perubahan fungsi kawasan hutan, isi pokok surat adalah mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan. Pengusulan perubahan fungsi kawasan hutan ini ditengarai kepentingan izin eksploitasi PT. Inmas, pertambangan batubara yang terbit izin Kuasa Pertambangannya tahun 2002. Usulan tersebut kemudian dipenuhi.

“Isi pokok surat adalah mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan. Pengusulan perubahan fungsi kawasan hutan ini ditengarai kepentingan izin eksploitasi PT. Inmas, pertambangan batubara yang terbit izin Kuasa Pertambangannya tahun 2002. Usulan tersebut kemudian dipenuhi,” ungkap Direktur Genesis Bengkulu Uli Arta, Kamis (26/9/2019).

Berdasarkan Dokumen Laporan Tim Penelitian Terpadu Review Kawasan Hutan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu dari Kementrian Kehutanan bulan Mei 2011, Kawasan HFKh PLG (Hutan Fungsi Khusus Pusat Pelatihan Gajah) yang memiliki luasan 7.036 hektar yang direkomendasikan perubahan status kawasan menjadi TWA (taman wisata alam) seluas 6.325 hektar (90%) dan seluas 711 (10%) menjadi HPK (hutan produksi yang dapat dikonfersi).

“Dijelaskan perubahan Kawasan seluas 711 hektar menjadi HPK ini untuk mengakomodir kepentingan pembangunan non kehutanan yang telah direncanakan dan telah menjadi program pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,” ungkapnya.

Uli menambahkan untuk kepentingan perluasan habitat dan daerah jelajah gajah kemudian dalam laporan tersebut direkomendasikan kawasan hutan yang ada desebelah barat, yaitu HPT (Hutan Produksi Terbatas) Lebong Kandis register 69 sebagian diubah statusnya dari HPT menjadi TWA dengan luasan 1.412 hektar. Sehingga total kawasan TWA untuk PLG menjadi 7.737 hektar.

Sangat disayangkan kawasan yang dilepaskan menjadi HPK merupakan daerah penting yang kondisi saat itu hutannya masih cukup baik dan menjadi habitat gajah, sedangkan kawasan HPT seluas 1.412 hektar yang dijadikan TWA merupakan lahan perambahan yang telah lama digarap masyarakat menjadi kebun kelapa sawit yang telah produktif.

“Keputusan menambah luasan ini bukan solusi pelestarian gajah sumatera namun akan meningkatkan konflik,” imbuhnya.

Di sisi lain lahan yang sebelumnya masih relatif baik justu di turunkan status kawasan hutannya menjadi HPK (710 Ha), dan kawasan ini pun dimasukan dalam konsesi izin usaha untuk ekploitasi tambang batubara. Pelepasan kawasan habitat gajah ini diduga untuk mengakomodir konsesi PT. Inmas Abadi.

“Perubahan peruntukan kawasan hutan merupakan satu hal yang politis,” pungkasnya. [Tri Sugeng]