PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kematian seorang anak perempuan di tahun 2016 mengejutkan Provinsi Bengkulu bahkan Dunia. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 14 laki-laki saat korban pulang sekolah di Kabupaten Rejang Lebong. Hal serupa terjadi pada tahun 2017, DE (26 th) diperkosa secara bergantian oleh 4 laki-laki.

Peristiwa-peristiwa semacam itu bukanlah kasus baru. Sepanjang tahun 2018, tercatat 134 kasus kekerasan yang terjadi di Bengkulu (CATAHU 2019, Komnas Perempuan).

Kekerasan seksual ini masih dipandang sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan moralitas korban, baik oleh hukum maupun masyarakat. Sehingga, tidak jarang kasus jadi terabaikan. Indonesia masuk ke dalam daftar darurat kekerasan seksual, baik dari jumlah pelaporan, penanganan, pemulihan korban, maupun pemidanaan kepada pelaku.

Undang-undang yang ada belum cukup mempuni memberikan perlindungan korban. Perlunya Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Direktur Yayasan PUPA mengatakan, RUU PKS merupakan usulan dan inisiatif DPR yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) prioritas 2017-2019, harusnya DPR memanfaatkan momentum di akhir jabatannya ini mampu mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Terkait Penundaan pembahasan RUU PKS, harusnya DPR memanfaatkan momentum di akhir jabatannya ini, sebagai upaya keberpihakan mereka terhadap pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” ujar Susi Handayani.

Pihak Korban dan pendamping sudah menunggu dan sangat berharap bahwa RUU ini menjadi kebijakan khusus yang implementatif, agar mampu mengenali bentuk kekerasan seksual, mengatur hukum acara sesuai dengan kebutuhan korban dan menindak pelaku dalan kasus-kasus kekerasan seksual selama ini.

Sebagai pembaharuan Hukum, kebijakan ini didorong agar memiliki tujuan jelas seperti memberikan penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk korban, melakukan pencegahan dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari kekerasan seksual.

Sementara itu Pengurus Forum Anak Bengkulu Fuji Farina mengatakan, “Tidak ada lagi ruang yang aman bagi anak. Pengesahan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bentuk kepedulian negara terhadap regenerasi di masa yang akan datang.” [Mario]

Berikut 5 pengajuan dari berbagai jaringan Masyarakat untuk Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual :
1. Mendesak Panja Komisi VIII DPR agar menepati janji melakukan pembahasan RUU PKS pada Masa Sidang terakhir DPR periode 2015-2019.
2. Mendesak Panja Komisi VIII DPR RI untuk mengesahkan RUU PKS sesuai jadwal, yaitu tanggal 25 September 2019.
3. Meminta Pemerintah Daerah Bengkulu, memberikan dukungan agar RUU PKS segera disahkan di tingkat DPR RI.
4. Mengajak seluruh masyarakat sipil untuk ikut mengkampanyekan penghapusan kekerasan seksual dan mendukung pengesahan RUU PKS.
5. Mengajak seluruh Media untuk ikut mempublikasikan dan mengawal proses advokasi RUU PKS.