Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler

Pedomanbengkulu.com, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengkritisi kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu karena besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Besaran SILPA tersebut mencapai angka Rp213 miliar.

Dempo mengatakan, SILPA tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan rakyat. Bahkan jika anggaran itu tak mampu diserap oleh Pemprov, maka sebaiknya dihibahkan ke Pemerintah Kota atau pemerintah kabupaten agar uang tersebut bermanfaat.

“Soal SILPA yang jumlahnya cukup besar mending dihibahkan ke Kota dan kabupaten. Nanti bisa digunakan untuk beli Truk Sampah dan bangun rumah sakit atau untuk membeli ambulans,” kata Dempo, Senin (30/9/20190.

Dempo mengaku masih prihatin melihat kondisi Bengkulu yang masih tertinggal, baik dari sisi pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur. Karena itu, katanya, pemimpin harus punya kepekaan sosial menangkap kesulitan hidup masyarakat.

“Kita sebenarnya ingin pemimpin kita itu ditolong oleh langit. Bagaimana ditolong langit? maka tolong dulu yang di bumi ini. Contoh, ada kejadian seorang melahirkan anaknya kemudian meninggal namun harus dibawa pulang ke Kaur naik travel, gara-gara tidak mampu membayar biaya sewa ambulans rumah sakit. Itu tidak benar. Artinya gubernur harus selesaikan polemik itu. Panggil rumah sakit untuk gratiskan ambulansnya atau gubernur hibakan ambulans ke kabupaten dan Kota,” jelas Dempo.

Dempo juga berharap agar Pemprov dalam hal ini Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tidak memicu polemik ditengah-tengah masyarakat.

“Soal salat Istisqa itu gubernur memuji walikota dan berterimakasih, itu salah, harusnya berterimakasih kepada Allah SWT, bukan kepada Helmi Hasan. Jangan sampai Gubernur membuat kesyirikan baru. Telalu banyak polemik, ada polemik soal patung, soal salat dan soal Pantai Panjang. Itu tidak bagus,” tandas Dempo. [AM]