PedomanBengkulu.com, Lebong – Sebagai kabupaten yang dari dulu dikenal sebagai Kabupaten Lumbung Padi dan Beras. Setidaknya harus ada regulasi atau badan usaha yang menaungi khusus, setiap masyarakat panen ada yang menampung sekaligus untuk menjaga anjloknya harga dipasaran, yang kebanyakan dipermainkan oleh spekulan. Karena tidak adanya penampung padi dan beras yang resmi di Kabupaten Lebong. Dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemberasan, setidaknya dapat meningkatkan stabilitas harga gabah padi dan beras yang dihasilkan petani Kabupaten Lebong.

Hal tersebut terungkap saat focus group discusion (FGD) membahas pencanangan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemberasan yang digelar di Gedung Graha Bina Praja, Sabtu (28/9/19).

Acara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Wawan Fernandez SH M.kn didampingi Asisten III Drs.Dalmuji Suranto selaku Ketua Tim Pembentukan BUMD Pemberasan, serta diikuti seluruh OPD terkait.

Wabup Lebong Wawan Fernandez SH M.Kn menegaskan, bahwa Lebong memiliki surplus stok beras yang selalu dikirim ke daerah-daerah lain tiap tahunnya. Dan selama ini masyarakat seperti terpaksa menjual dengan harga yang liar. Harapannya adanya BUMD Pemberasan, dapat meningkatkan stabilitas harga dan padi beras Lebong.

“Potensi beras Lebong yang sudah terkenal dari dulu. Soal BUMD Pemberasan, jika sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemkab tentunya akan mendukung,” ungkap Wawan, Minggu pagi (29/9/19).

Ditambahkan Wawan, stabilitas harga maupun ketersediaan Stock beras asli Lebong dipasaran. Ketersediaan pangan dan stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap inflasi, dan dampaknya ke perkonomian.

“Sebagai tindaklanjut 16 program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD, saya rasa ini penting,” tegas wabup.

Selain itu, lanjut Wabup, dirinya meminta penjajakan BUMD Pemberasan berujung pada kerjasama konkret yang menguntungkan kedua belah pihak. Serta mendorong industri perberasan dan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas adalah Petani.

“Silakan dituangkan dalam bentuk laporan, dan diteruskan ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan. Itupun sesuai dengan regulasi pembentukan BUMD,” tutupnya. [Supriyadi]