PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Bupati Rejang Lebong DR H A Hijazi mengungkapkan anggaran Pilkada untuk KPU Rejang Lebong diprediksi hanya Rp 15 miliar hingga Rp17 Miliar hal ini berkaca dari dana pilkada tahun 2015 yang hanya Rp 13 miliar.

“Tahun 2015 dana yang digunakan KPU hanya Rp 13 Miliar jadi kalau dihitung indeks ekonomi Rejang Lebong hanya mengalami kenaikan 10 persen artinya dana pilkada ini sekitar Rp15 hingga Rp17 miliar. Kalau kita anggarkan lebih nanti kasihan KPU nanti banyak masalah. Jangan sampai peserta pilkada diperiksa KPK, kita tidak mau itu,” kata Bupati.

Terkait penadatangana NPHD, Bupati menjelaskan bahwa penadatanganan NPHD sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri namun Rejang Lebong diangap belum melakukan penandatanganan NPHK karena terlambat didaftarkan.

“Sebenarnya kita sudah melakukan penandatanganan namun terlambat disampaikan sehingga kita dipanggil Kemendagri. Yang jelas Rejang Lebong tidak ada masalah untuk NPHD ini,” ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, dana yang diajukan KPU ke Pemda senilai Rp 25,8 miliar dan keseluruhan dana pilkada baik untuk Polri, Bawaslu, dan lain-lain senilai Rp 36 miliar.

“Untuk nilai anggaran ada kajian kajian dari kemendagri,” kata Bupati.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong mengusulkan angaran Piilkada serentak ditahun 2020 ke pemda Rejang Lebong Sebesar Rp30,6 milyar. Usulan dana pilkada tersebut Ungkap Ketua KPU RL Restu Wibowo Senin (30/9) mengalami penambahan dari usulan awal sebesar Rp 25,8 milyar.

“Hasil Rakor dari Jogja, ada surat baru terkait dengan usulan penambahan usulan honor Adhoc. Awalnya kita usulkan sebesar Rp 25,8 Miliar. Setelah ada penambahan honor Adhoc tersebut terjadi kenaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 4 milyar sehingga kita usulkan menjadi Rp 30,6 Milyar,” kata Restu.

Dari usulan KPU Rejang Lebong tersebut, sambung Restu, pihaknya belum bisa memastikan berapa angaraan yang diakomodir oleh pihak Pemda. Usulan penambahan anggaran, sudah disampaikan ke Pemda, bahkan sudah dilakukan rapat bersama TPAD untuk melakukan persentase termasuk penyampaikan dana sharing dari Provinsi.

“Mereka minta rasionalisasi dan kita sudah rasionalisasikan. Saat ini kita masih menunggu, namanya mengusulkan semuanya tergantung daerah harapan kita semua berjalan sesuai tahapan,” kata Restu. [Julkifli Sembiring]