PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Iklaim berpolemik sehingga berujung tidak diikut sertakannya nama kader Golkar dalam usulan rapat paripurna internal pengumuman unsur pimpinan defenitif DPRD Bengkulu Utara pada hari Rabu (9/10/2019). Eka kurniadi Wakil Ketua DPD Golkar Bengkulu Utara, didampingi Buyung Satria selaku sekretaris dan Juhaili gelar konferensi pers.

Wakil ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Utara, Eka Kurniadi, SH menegaskan bahwa tidak ada polemik dalam Golkar.

“Golkar tidak berpolemik, surat rekomendasi penetapan unsur pimpinan yang di terbitkan oleh DPP Golkar cuma satu kok, kecuali ada dua rekom DPP. Sedangkan rohnya penetapan calon pimpinan defenitif, ya, rekomendasi dari DPP, sedangkan melalui surat DPP Partai Golkar dengan Nomor surat : R-1024/Golkar/IX/2019, telah ditetapkan dan disahkan Juhaili,S.IP sebagai calon pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Surat dari DPP tersebut diperkuat oleh surat yang terbitkan oleh DPD partai Golkar provinsi Bengkulu dengan nomor 48/A.1/DPD/GOL-BKL/IX/2019, yang juga menjelaskan bahwa Juhaili,S.IP merupakan calon pimpinan DPRD Bengkulu Utara. Sebenarnya tidak ada lagi persoalan. Masa hanya dengan bermodalkan surat sanggahan dari ketua DPD Golkar Bengkulu Utara, pimpinan sementara DPRD Bengkulu Utara menganulir surat rekomendasi DPP? dan mengklem Golkar berpolemik,” tegas Eka kurniadi, dalam konferensi persnya di Sawah Resto, Rabu (9/10/2019).

Eka kurniadi menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada lagi alasan ketua sementara DPRD Bengkulu Utara untuk menunda pengusulan calon unsur pimpinan dari Partai Golkar .

“Alasan Sonti Bakara selaku pimpinan sementara DPRD Bengkulu Utara menunda mengumumkan dan mengusulkan calon unsur pimpinan dari partai Golkar kami nilai sebagai bentuk intervensi internal partai, sebap pada hari Senin (7 /10/2019), ketua sementara dan ketua-ketua fraksi telah menggelar rapat dengan kesimpulan
bahwa surat kepastian atau surat perbaikan dari partai Golkar ditunggu sampai dengan pukul 09.00 wib hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, dengan syarat melampirkan surat pencabutan dan/atau pembatalan dari DPP Golkar. Apabila tidak ada surat DPP Golkar terbaru yang menganulir surat rekomendasi dari DPP Golkar terdahulu, maka akan dilanjutkan dengan memproses surat sebelumnya yang mengesahkan dan menetapkan Juhaili sebagai calon unsur pimpinan. Bahkan Sonti Bakara sudah berkomunikasi via phone dan via surat resmi pada pak Rohidin selaku ketua DPD partai Golkar Provinsi Bengkulu dan jawaban beliau pun sama dengan rekomendasi DPP partai golkar,” tambah Buyung satria.

Terakhir, diakui Eka kurniadi pihaknya telah dirugikan atas kejadian ini.

“Kami merasa telah dirugikan atas kejadian ini, terkusus saudara Juhaili secara pribadi. Sekarang kita sedang berkoordinasi dan memohon petunjuk DPD Golkar provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah-langkah politik kedepan, jika persoalan ini masih berlarut tidak menutup kemungkinan kita akan menempuh jalur hukum,” demikian Eka kurniadi.

Secara Terpisah, menanggapi hal tersebut ketua sementara DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara membantah pihaknya tidak meragukan keabsahan rekomendasi DPP Golkar tersebut.

“SK Juhaili itu sah dari DPP partai Golkar, namun dari bawah yang bermasalah, dengan adanya dua kali surat dari DPD Golkar Kabupaten Bengkulu utara yg ditanda tangani langsung oleh Aliantor Harahap selaku ketua menyatakan bahwa surat masuk ke DPRD itu tidak teregister di DPD 2, makanya kita tunda usulan penetapan Wakil ketua 1, yang pasti kita tidak membatalkan, cuma menunda hingga problem mereka selesai,” tutup Sonti Bakara. [Evi Kusnandar]