PedomanBengkulu.com, Lebong – Belum adanya titik temu antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, terkait nilai anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Membuat terjadi keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Lebong dengan KPU Lebong belum ditandatangani. Berdasarkan hasil penghitungan secara rinci oleh TAPD Lebong, anggaran Pilkada di Kabupaten Lebong berkisar Rp.15,9 Milyar. Tetapi KPU Lebong masih bertahan di angka Rp 24 Milyar. Jika kembali deadlock, TAPD Lebong siap membeberkan hasil rasionalisasi anggaran Pilkada serentak di Kemendagri RI. Seperti yang disampaikan Plt Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi S.STP M.Si kepada PedomanBengkulu.com diruang kerjanya Sabtu siang (19/10/19).

“Setelah kita sepakat jumlah TPS dikurangi seperti Pilkada 2015 yakni berjumlah 182 TPS, kami sudah kalkulasi anggaran Pilkada dari semua tahapan secara rinci, ketemu diangka Rp. 15, 9 Milyar. Angka itu masih bisa bergerak, tapi KPU masih tetap bertahan diangka Rp 24 Milyar,” ungkap Erik.

Ditambahkan Erik, belum adanya titik temu pihaknya dengan KPU Lebong, karena masih adanya tarik ulur pada nilai komulatif anggaran yang diajukan KPU Lebong. Tentunya ini membuat kesepakatan besaran anggaran NPHD antara TAPD dengan KPU Lebong belum dipastikan.

“Dasar kami dalam pengalokasian anggaran Pilkada sangat jelas, salah satunya berita acara kesepakatan TAPD se-provinsi Bengkulu. Intinya kami meminta mereka (KPU,red) merasionalkan usulan anggarannya,” beber Erik.

kami sudah lakukan penghitungan secara rinci seluruh tahapan dan program yang bakal dilaksanakan KPU selama Pilkada 2020. Ketemu anggaran oleh TAPD ketemu angka Rp. 15,9 Milyar.
Dan itu sudah kami laporkan ke Pak Sekda. Selaku ketua TAPD,

“Tapi angka Rp. 15,9 M itu juga belum terkunci, tapi secara rasional semua tahapan sudah kami hitung dengan seksama. Apalagi kami bersama KPU Lebong sudah studi banding ke Kabupaten Rejang Lebong, disana jumlah penduduk dan jumlah TPS lebih banyak tapi mereka sepakat hanya menganggarkan hanya Rp. 18,5 Milyar,” ucapnya.

Seandainya pembahasan pihaknya dengan KPU masih juga deadlock, lanjut Erik, mereka sudah menyiapkan pemaparan hasil penghitungann dan rincian anggaran Pilkada serentak versi TAPD di Kemendagri RI.

“Yang jelas kita tetap berusaha meminta pihak KPU untuk dapat merasionalkan pengajuannya.
Kalau pun berujung deadlock, kami sudah siapkan rincian versi kami dan KPU silakan siapkan versi mereka, saat dibahas dengan pihak Kemendagri,” tukasnya.[Supriyadi]