Plt Ketua DPD II Golkar Lebong, Lovi Irawan SH

PedomanBengkulu.com, Lebong – Belum ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020, antara Pemkab Lebong dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Karena belum singkronnya pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong akan nilai NPHD. Sedangkan selama ini Pemkab Lebong selalu mengemborkan akan ada pemotongan anggaran OPD karena adanya pesta demokrasi Pilkada serentak 2020. Untuk itu, keseriusan Pemkab Lebong mendukung Pilkada 2020 dipertanyakan. Karena semakin cepat proses NPHD, secara tidak langsung menunjukkan bahwa TAPD mendukung kelancaran proses pesta demokrasi di Kabupaten Lebong.

Seperti diungkapkan Plt Ketua DPD II Golkar Lebong, Lovi Irawan SH. Dikatakan Lovi, Pilkada serentak adalah bagian perhelatan pesta demokrasi. Dan itu jelas sudah diatur dalam undang-undang, makanya setiap daerah harus patuh dan mengakomodir anggarannya.

“Penganggaran Pesta Demokrasi adalah perintah Undang Undang, dan setiap Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran tersebut,” sampai Lovi kepada PedomanBengkulu.com Selasa siang (1/10/19).

Ditambahkan Lovi, jangan sampai muncul stigma bahwa Pemkab Lebong terkesan kurang mendukung suksesnya Pilkada 2020. Jika hal tersebut benar terjadi, berarti suatu kemunduran dari sikap TAPD Lebong. Apalagi, berjalannya suatu Pemerintahan itu merupakan hasil dari perhelatan pesta demokrasi.

“Jadi wajar masyarakat bertanya kenapa hingga deadline dari Mendagri per 1 Oktober 2019, seharusnya sudah teken NPHD Pilkada tapi di Lebong belum dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Lebong Shalahudin Al Khidhr SE saat dikonfirmasi diruang kerjanya menyampaikan, bahwa pihaknya hanya menunggu kejelasan dari Pemkab Lebong melalui TAPD Lebong. Ketika per 1 Oktober 2019 ternyata NPHD belum ada. Langkah yang akan pihaknya lakukan adalah pertanggal 2 Oktober kami laporkan ke KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI.  Sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 13/kpts/KPU/2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Hibah langsung dalam negeri kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Disebutkan dalam SK tersebut, bagi daerah yang belum tandatangan NPHD dapat melaporkan rancangan RKA/RKB untuk diteliti KPU RI dan hasil review itu nantinya akan diaudit APIP Provinsi,” singkatnya. [Supriyadi]