Polemik Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan oleh DPR, telah meluas dan berhasil memantik reaksi dari berbagai kalangan massa hingga turun ke jalanan di berbagai kota di Indonesia. Gelombang demonstran saat ini menyasar pada desakan agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Sebab rakyat membaca bahwa pengesahan RUU KPK justru merupakan upaya untuk melemahkan KPK dan menundukkannya hingga berada di bawah kontrol kekuasaan. Kondisi bangsa saat ini dinilai sangat mendesak dan butuh penyelesaian hukum, sehingga Presiden harus berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan menjaga KPK dari pelemahan. Presiden perlu menerbitkan Perppu tentang KPK. Desakan Perppu diserukan untuk membatalkan UU KPK yang baru saja ditetapkan.

Presiden memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Perppu. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 yang mengatur saat kegentingan memaksa, Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden. Disamping itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009 telah mensyaratkan tiga hal yang dijadikan alasan dikeluarkkannya Perppu;

Pertama, pengeluaran Perppu ialah apabila ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, Perppu dapat dikeluarkan bila undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara itu, menurut Anggota DPR Fraksi Gerindra Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa menerbitkan Perppu KPK. Menurutnya, saat ini tidak ada situasi yang mendesak untuk presiden mengeluarkan Perppu KPK. Ia meminta presiden agar tidak mengeluarkan Perppu KPK hanya karena adanya demonstrasi.

Ia pun mengingatkan sikap Jokowi saat mengeluarkan Perppu Ormas pada 2017 lalu. Saat itu, presiden bersikukuh untuk menerbitkan Perppu meski tidak ada desakan besar dari publik. Jangan sampai hanya karena presiden khawatir pelantikannya akan terganggu, dikutib dari katadata.co.id.

Terbitkan Perppu KPK, Berpotensi Pemakzulan Presiden?

Jokowi dihadapkan pada pilihan sulit, terkait desakan publik untuk menerbitkan Perppu KPK. Isu pemakzulan pun muncul di tengah Perppu yang sedang dipertimbangkan Jokowi. Perpaduan hubungan eksekutif yang memburuk dan potensi timbulnya demo jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, menurut anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi, bisa menjadi celah impeachment atau pemakzulan.

Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatannya tersebut berakhir atau disebut juga dengan istilah removal from affice. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.
Impeachmen adalah prosedur dimana seorang pejabat public yang dipilih, didakwa melakukan pelanggaran hukum.

Namun demikian, impeachment tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian (removal from affice). Impeachment lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang mendakwa, atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai bahwa dalam penerbitan Perppu KPK, tidak ada konsekuensi pidana jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK sehingga tidak akan terjadi impeachment. Mengacu pada salah satu poin putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009, sehingga Presiden punya hak menilai apakah keadaan sudah masuk kategori genting atau belum. Selain itu, jika Jokowi menerbitkan Perppu, tidak akan ada yang bisa mempidanakan keputusan itu. Sebab penerbitan Perppu adalah hukum administrasi dan tidak ada konsekuensi pidana.

Solusi Selain Penerbitan Perppu

Revisi UU KPK yang sudah sah menjadi UU secara yuridis dan politis sudah selesai. Secara yuridis artinya sudah disahkan DPR dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi. Namun jika Presiden tetap tidak menanda tangani selama 30 hari sesusah disahkan, UU tersebut akan tetap berlaku dan masuk dalam lembar negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

Dalam prakteknya, di Indonesia mengatur tiga pengujian peraturan perundang-undangan. Yaitu pengujian oleh hakim (judicial review), pengujian oleh lembaga legislative (legislative review), dan pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).

Cara lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan UU tersebut secara lebih prosedural adalah melalui pengujian legislative review (LR) dan judicative review (JR). Pengujian UU oleh lembaga legislatif dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama Presiden). Artinya, Presiden menandatangani UU KPK yang baru tersebut, kemudian pemerintah dan DPR periode 2019-2024 akan memasukkan kembali ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk dibahas kembali.

Adapun langkah kedua, yaitu melalui jalur konstitusional sehingga pembatalan itu bisa dilakukan melalui uji materil dan uji formil kepada MK. Materi atau isi UU KPK yang bisa diuji materi ke MK seperti, mengenai adanya dewan pengawas (dewas), Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan status ASN untuk pegawai KPK. Sehingga pemohon harus dapat membuktikan di depan persidangan bahwa UU tersebut selain dipertentangkan tapi juga telah melanggar konstitusi.

Mesi Tri Jayanti Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu