Shalahudin Al Khidhr

PedomanBengkulu.com, Lebong – Belum adanya kesepakatan tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebong tahun 2020. Informasi terbaru, pembahasan NPHD tersebut bergulir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Bahkan informasi terbaru bahwa Pemkab, KPU dan Bawaslu Lebong dipertemukan oleh Kemendagri untuk pembahasan NPHD Pilkada 2020 pada Senin (7/10/19).

Selain untuk menyamakan persepsi, juga mengevaluasi terkait kendala yang dihadapi, sehingga NPHD Pilkada Lebong tidak ditandatangani sesuai rekomendasi Kemendagri RI 1 Oktober 2019 lalu.

Hal itu dibenarkan Ketua KPU Lebong, Shalahudin Al Khidhr saat dikonfirmasi PedomanBengkulu.com Minggu sore (6/10/19).

“Betul, kami dapat undangan dari Kemendagri, untuk menyamakan persepsi soal NPHD. Yang diundang selain kami (red: KPU), Bawaslu dan Pemkab Lebong pastinya juga diundang,” singkat Khidhr.[Supriyadi]