Ketua KPU Rejang Lebong, Restu S Wibowo

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Tanggal 1 Oktober lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong dengan pemerintah daerah belum melakukan penandatanganan NPHD. Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Rejang Lebong, Restu S Wibowo.

“Waktu untuk penandatanganan NPHD diperpanjang oleh Kemendagri hingga tanggal 14 Oktober ini. Perpanjangan ini diputuskan Kemendagri setelah dilakukan rakor antara TAPD se-Indonesia,” kata Restu.

Berdasarkan rakor tersebut, bagi daerah yang belum melakukan penadatanganan NPHD hingga tanggal 14 Oktober maka akan diambil alih oleh Kemendagri.

Karena masih ada banyak daerah yang belum melaksanakan penandatangan NPHD termasuk di Provinsi Bengkulu hingga batas akhir 1 Oktober kemarin. Pemerintah pusat akhirnya memperpanjang batas akhir penandatangan NPHD.

Restu S Wibowo menjelaskan setelah adanya rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan TAPD se Indonesia, disepakati batas akhir penandatangan NPHD bagi daerah yang belum melakukan NPHD yaitu pada tanggal 14 Oktober ini.Sementara itu, untuk Provinsi Bengkulu sendiri, menurut Restu pihaknya masih menunggu hasil petermuan antara KPU Provinsi Bengkulu dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Bengkulu terkait NPHD 2020.

“Kita  masih menunggu hasil rapat anatar KPU Provinsi dengan seluruh kepala daerah. Waktunya kita belum tahu. Pertemuan seluruh kepada daerah di Provinsi Bengkulu tersebut untuk melakukan kesepakatan terutama terkait dengan dana sharing dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang maupun untuk menyepakati kenaikan honor adhoc dalam Pilkada serentak 2020 mendatang,” kata Restu.

Seperti diketahui, KPU RI mengusulkan kenaikan honor adhoc dari sebelumnya Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,8 juta.

“Perlu ada kesepakatan terkait dengan kenaikan honor dana adhoc ini, karena memang usulan yang disampaikan KPU RI untuk kenaikan honor adhoc belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan,” tambah Restu.

Lanjutnya, dana Pilkada serentak di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, diusulkan KPU ke   Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 30,699 miliar. Sedangkan untuk kebutuhan pada tahun 2019 ini berkisar antara Rp 350 juta sampai Rp 400 juta.

“Untuk usulan kita ke Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih sama yaitu sebesar Rp 3,699 miliar. Anggaran ini belum termasuk untuk biaya pembuatan TPS, honor KPPS, Honor Pantarlih dan Honor Linmas, 4 item ini  kita harapkan dari dana sharing pemerintah provinsi seperti pemilu kemarin,” pungkas Restu.[Julkifli Sembiring]