Lokasi pemindahan Ibukota negara (IKN) telah resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo. Pemerintahan telah menetapkan sebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan beban di Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan demikian, ia memutuskan ibu kota baru harus di luar pulau Jawa dan ditetapkan Kalimantan Timur menjadi pilihannya. Saat ini pemerintah sedang membuat syembara desain Ibu Kota baru.

Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), menyambut dengan baik rencana pembangunan ibukota baru tersebut, pihak swasta juga bisa terlibat dalam proses pembangunan ibukota baru ini. Namun dibalik itu APINDO juga mempertanyakan kepastian hukum kepada pemerintah soal pemindahan IKN agar para pengusaha yang terlibat dapat segera cepat mengambil keputusan bisnis.

Dilansir dari Berita Satu, Ketua Apindo Bidang Kawasan Industri, Sany Iskandar di acara diskusi “Peluang Investasi di Ibu Kota Baru Indonesia” yang digelar oleh Pusat Data Bisnis Indonesia, di Jakarta, pada Rabu (9/10/) mengatakan bagi kalangan dunia usaha, sangat membutuhkan adanya kepastian dari segi hukumnya, apakah jadi pindah atau tidak. Lebih cepat kepastian itu diperoleh, itu akan lebih baik untuk menghindari sumber daya yang terbuang.

Berikutnya Sany Iskandar juga mengatakan Perlu ada suatu lembaga yang dapat mengurusi persiapan ibukota negara, sehingga urusan administrasi dan perizinan lainya menjadi terpusat serta tidak membingungkan para Pengusaha yang Terlibat. Apalagi pembangunan ibu kota baru ini merupakan proyek yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jangan sampai kebijakannya lalu berganti setiap kali ada pergantian pemerintahan.

Imron Bulkin, Selaku Ketuan Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bappenas) mengatakan Pemerintah saat ini telah menyiapkan peraturan perundangan-undangan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan pemindahan ibu kota negara yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari pihak swasta. Untuk yang bersumber dari APBN sebesar Rp 89,4 triliun (19,2 persen), KPBU Rp 253,4 triliun (54,4 persen), dan dari pihak swasta termasuk BUMN sebesar Rp 123,2 triliun (26,2 persen).

Fiorihen Putri Tami, Inel Pramita, Vanessa Zindzi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu