Pedomanbengkulu.com, Mukomuko – Untuk meningkatkan perangkat desa se-Kabupaten Mukomuko, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko telah melakukan pendaftaran ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Mukomuko, kemarin (8/10). Kedatangan PPDI disambut langsung oleh Kepala Kantor Kesbangpol Mukomuko, Jumaidi dan saat ini sudah terbit surat keterangan terdaftar (SKT).

Usai mendaftarkan PPDI di Kesbangpol, pengurus PPDI Kabupaten Mukomuko bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko.

PPDI juga meminta arahan dari Kepala Dinas (Kadis) PMD serta mengharapkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk dapat melaksanakan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa Indonesia (Kades, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya) dengan standar PNS Gol. II a.

Nurman selaku Perwakilan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko yang membidangi Pusat Komunikasi dan Informasi menjelaskan untuk wilayah Provinsi Bengkulu, pihaknya selalu memantau perkembangan PPDI di daerah-daerah terkhusus untuk Kabupaten Mukomuko.

“Agar terlaksana dan terbentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka Penguatan organisasi PPDI se-Indonesia untuk menjadikan PPDI sebagai organisasi satu-satunya Organisasi Perangkat Desa Indonesia,” ungkap Nurman.

Nurman menambahkan dalam rangka persiapan inventarisasi jumlah perangkat desa, saat ini PPDI sedang mempersiapkan penerbitan NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa) yang akan dilaksanakan secara Nasional dalam beberapa tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan informasi dari Pengurus PPDI Pusat pasca pertemuan dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI pada pertengahan September lalu.

Selain itu, Pengurus PPDI Kabupaten Mukomuko juga mengharapkan kepada para Kepala Desa, agar dapat melaksanakan amanat UU Nomor 6 tentang Desa dan terkhususnya tentang Perangkat Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikuatkan dengan PERDA Kabupaten Mukomuko Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa, agar Kepala Desa tidak bertindak semena-mena dalam melakukan Pemberhentian Perangkat Desa tanpa dasar yang kuat dan sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku.

“Sebab selama ini telah banyak terjadi Pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak oleh rekan-rekan Kepala Desa diluar aturan yang berlaku dan dengan adanya wadah Perangkat Desa (PPDI) ini, maka Pengurus PPDI Kabupaten Mukomuko mengajak rekan-rekan Perangkat Desa agar dapat bersinergi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa, sesuai dengan standar aturan yang berlaku,” imbuh Nurman.

Gianto kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, membenarkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko telah terbentuk.Hal ini merupakan hal yang positif bagi para perangkat desa.

“Ya kemarin perwakilan PPDI Kabupaten Mukomuko sudah berkunjung ke DPMD mereka melaporkan bahwa PPDI Mukomuko sudah terbentuk. PPDI juga kemarin membahas masalah PP Nomor 11 Tahun 2019. Tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa dengan standar PNS Gol. II a.,”ungkap Gianto. [Rilis/Sugeng]