Pedomanbengkulu.com, Seluma – Kasus oknum guru yang melakukan asusila terhadap siswi salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Seluma, menambah daftar panjang terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu. Selang beberapa hari kemudian, publik kembali dikejutkan dengan adanya kasus serupa, di Kabupaten Rejang Lebong dengan korban yang masih berusia 5 tahun.

Aktivis perempuan dan anak dari Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu, Grasia Renata Lingga mengatakan, banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dekat anak, disebabkan karena masih berkembangnya cara berfikir stereotipe. Menurutnya masyarakat masih berfikir bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang jauh.

“Sementara data menunjukkan, bahwa hampir 80% pelaku justru orang-orang terdekat, yang kita kenal. dan tidak menutup kemungkinan adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pekerjaan yang baik, dan menjadi tokoh. Masyarakat kita, masih pada tahap mempercayai bahwa oknum tenaga pendidik di sekolah, guru agama/ngaji, dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, tidak mungkin menjadi pelaku” papar perempuan yang kerap disapa Grace ini.

Lanjut Grace, hal tersebut membuat adanya pandangan masyarakat yang menilai peristiwa disebabkan karena kekhilafan pelaku.

“karena anggapan itulah sebenarnya, para pelaku justru dengan mudah melanggengkan kekerasan, dan membuat masyarakat tidak begitu empati pada korban. Karena cenderung menyalahkan korban, dan menganggap pelaku “pasti khilaf”. Padahal, sesungguhnya realitas kita hari ini berkata lain, bahwa siapapun berpeluang jadi pelaku, dan siapapun rentan jadi korban” jelas Grace.

Untuk mencegah peristiwa serupa kembali menimpa anak, Ia mengatakan sekolah memiliki peran besar dalam melakukan pencegahan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak

“Sekolah memiliki mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan menjalankan amanat Permen no.82 tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang melibatkan guru, siswa dan orang tua, serta lembaga-lembaga rujukan. Selain itu, sekolah harus lebih terbuka melihat persoalan kekerasan seksual ini, tidak hanya mempertimbangkan nama baik sekolah, jika ada kejadian kekerasan seksual, namun juga penanganan yang terbaik untuk korban.Selain itu, perlu adanya pendidikan tentang hak kesehatan seksual reproduksi di sekolah” tambah Grace

Disisi lain, perlu adanya peraturan hukum, yang dapat mengatur segala aspek terhadap perempuan dan anak terlindung dari tindak kekerasan seksual

“perlu adanya kebijakan yang komprehensif untuk menjamin keadilan hukum bagi seluruh korban kekerasan, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban kekerasan seksual, dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” tandas Grace. [IT2006]