PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu melakukan seminar eksaminasi Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada di Grage Hotel Bengkulu, Kamis (17/10/2019).

Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Dodi Herwansyah mengatakan tidak lama lagi
Bawaslu akan menjalan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang. Bawaslu menyebutkan, sejauh ini masih ada wilayah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada dengan Bawaslu yang merupakan tahapan awal pada Pilkada nanti yaitu Kabupaten Rejang Lebong.

“Kita sudah memperpanjang waktu untuk NPHD yaitu tanggal 1 hingga 14 Oktober. Tapi masih saja penandatanganam NPHD belum dilakukan dan persoalan seperti ini harus kita carikan solusi bersama-sama agar selesai dengan baik,” ujar Dodi.

Dodi menyatakan dalam Pilkada nanti Bawaslu masih memiliki kendala yaitu terkait dengan kewenangan dan lembaga di tingkat Kabupaten yang masih berstatus Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan hal ini masih diperjuangkan oleh sejumlah wilayah termasuk Bengkulu melalui upaya yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) supaya yang aka menjadikan kendala pada Pilkada nanti bisa dirubah. Selain itu, Dodi mengaku dalam penanganan pelanggaran juga masih ada penafsiran yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada

“Semoga saja perjuangan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi segera bisa memutuskan ini, mengingat tahapan Pilkada yang semakin dekat dan tentunya pengawasan juga segera dimulai,” kata Dodi.

Sementara itu, Halid Syaifullah yang juga Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu mengajak semua pihak untuk berperan aktif melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti.

“Diharapkan masyarakat Bengkulu berperan aktif melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing terkait dugaan pelanggaran. Sehingga Pilkada nanti dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama,” ungkap Halid Syaifullah. [Anto]