PedomanBengkulu.com, Lebong – Sabtu (16/11/19) DPRD Lebong kembali melaksanakan rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas nota pengantar R-APBD Kabupaten Lebong TA 2020, yang sebelumnya sudah disampaikan pada rapat paripurna Jum’at (15/11/19). Menariknya, rapat paripurna yang awalnya dijadwalkan Pukulan 09.00 WIB molor menjadi Pukul 11.30 WIB. Diwarnai sejumlah Intrupsi dari anggota dewan, yang mempertanyakan absennya Bupati Lebong Rosjonsyah dan Wakil Bupati Lebong Wawan Fernandez dalam agenda Paripurna tersebut.

Rapat ini pun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka II, Popi Ansa, dan Bupati Lebong diwakili Sekda, Mustarani Abidin, SH. M.Si.

Menariknya, kejadian yang tidak pernah terjadi dalam periode DPRD Lebong sebelumnya. disaat Pimpinan sidang yakni Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen didampingi Waka II DPRD Lebong Popi Ansa, sudah membuka sidang paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD. Bahkan sudah memberikan waktu kepada Fraksi PAN yang pertama untuk menyampaikan pandangan. Dari kursi anggota dewan, muncul interupsi terkait ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati Lebong dalam rapat paripurna DPRD Lebong.

Intrupsi pertama kali dilakukan Wilyan Bachtiar dari Fraksi Perindo, dalam intrupsinya, Wilyan mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Lebong dan Wakil Bupati Lebong. Bahkan Wilyan menilai sudah beberapa kali rapat paripurna DPRD Lebong selalu diwakili Sekda Lebong.

“Intrupsi Pimpinan, mohon waktu bicara. Kemana Bupati dan Wakil Bupati Lebong?, karena beberapa kali paripurna mereka tidak hadir. Saya ingin jawaban pihak eksekutif, jikalau pak Bupati berhalangan hadir karena tugas secara resmi, apa alasan Wakil Bupati yang juga tidak selalu hadir di sini?. Tidak bisa bapak-bapak eksekutif yang kami hormati, kalau jadwal sudah jelas, karena jadwal Banmus sudah disusun,” kata Wilyan dengan lantang.

Dilanjutkan Wilyan, dirinya juga mempertanyakan jika memang Bupati dan wakil Bupati dinas luar, tidak bisa bersamaan dan kalau pun dinas luar harus ada suratnya.

Selanjutnya, Wilyan pun meminta kepada pimpinan rapat agar pihak eksekutif yakni Sekda Lebong untuk menjawab interupsi tersebut. Secara tegas ia mengatakan bila jawaban tidak memuaskan, Fraksi Perindo tidak akan membacakan pandangan umumnya dalam rapat tersebut.

Selain itu, Wilyan juga mengkritik para pejabat OPD Pemkab Lebong yang sering tidak hadir, bahkan sejak pembahasan KUA-PPAS. Ia pun mengatakan jika para pejabat OPD kurang menghargai DPRD Lebong.

“Pandangan umum fraksi atas Nota Pengantar R-APBD adalah masukan dan kritikan, yang harus didengar dan dilaksanakan untuk kebaikan kabupaten Lebong kedepannya,” sampai Wilyan.

Usai Wilyan menyampaikan interupsi, langsung disambut Ketua Fraksi Demokrat, Azman Maidolan, yang juga mendukung apa yang disampaikan Wilyan Bachtiar, yang juga mempertanyakan ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati Lebong dalam beberapa kali paripurna DPRD Lebong.

Menanggapi Intrupsi yang disampaikan anggota DPRD Lebong, Pimpinan Sidang paripurna mempersilakan Sekda Lebong Mustarani Abidin untuk menjawab atas apa yang dipertanyakan anggota dewan dalam intrupsinya. Dalam jawabannya Mustarani, selain membaca surat kuasa untuk mewakili Bupati Lebong hadir dalam rapat paripurna tersebut. Mustarani juga membacakan agenda yang dihadiri Bupati Lebong di Jakarta. Kemudian untuk Wakil Bupati, juga sedang dinas luar (DL) di Jakarta, namun untuk agenda Sabtu (16/11/19) dirinya mengaku belum mendapatkan kabar dari Wabup Lebong.

“Kalau kemarin (Jum’at,red) memang posisi beliau di Jakarta. Tapi hari ini (Sabtu,red) saya belum mendapat jawaban beliau. Posisi dimananya, apakah masih di Jakarta atau sudah pulang atau masih di perjalanan hari ini, memang tidak ada kontak dari beliau,” ucap Mustarani. [Supriyadi]