PLT Kepala BPKD Rejang Lebong Wuwun MIrza SE MT Meberikan arahan terkait rencan penyususna Rencan Peraturan BUpati untuk pajak Hotel Restoran dan Tempat Hiburan (1)

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong mempersiapkan Peraturan Bupati terkait penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Penyusunan Draf Perbup tersebut, Kamis (28/11/2019) dilaksanakan rapat dengan melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya bagian hukum Setda Rejang Lebong.

Diungkapkan Pelaksana Tugas BPKD Wuwun Mirza, Perbup tentang tata cara pemungutan pajak tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang pajak daerah, dimana Perbup itu nantinya akan mengatur secara terperinci terkait pemungutan pajak, serta mengakomodir kegiatan-kegiatan yang  belum ada aturannya dalam Perda.

“Jadi semua kegiatan yang dilakukan nantinya ada payung hukumnya, karena kegiatan pemungutan tanpa aturan akan menjadi pungli, aturan ini menjadi penting sehingga apa yang dilakukan menjadi legal karena ada dasar hukumnya,” Kata Wuwun.

PLT Kepaka BPKD Rejang Lebong Wuwun Mirza SE MT

Di sisi lain, Kabid Pendapatan dan Penagihan Hari Mulyawan menambahkan, rapat pembahasan rancangan Perbup tentang pemungutan pajak tersebut bukan tahap akhir pembahasan, mengingat masih ada tahapan lainnya yang akan dilalui.

“Ini belum final meski dalam rapat tadi draft rancangan Perbup telah disetujui oleh OPD lintas sektoral, karena dalam Peraturan Mendagri, penyusunan Perbup tidak bisa putus di Kabupaten harus melalui biro hukum provinsi, sehingga nantinya akan dikonsultasikan ke provinsi,” ungkap Hari.

Ditambahkan Hari, Perbup tentang pengelolaan pajak perhotelan, rumah makan dan pajak tempat hiburan itu menurut dia dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak, terlebih pada 2020 mendatang, pihaknya akan menempatkan alat perekam transaksi atau Tapping Box disejumlah hotel dan rumah makan.

“Kita target tahun 2019 ini Perbup tentang pengelolaan pemungutan pajak ini selesai, dan pada 2020 mendatang bisa langsung diterapkan, sehingga penerimaan PAD kita dari sektor pajak dapat lebih optimal,” ujar Hari.

Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Hari Mulyawan, SE

Hari Juga mengatakan bahwa berdasarkan uji petik yang dilakukan pihaknya terhadap peneriman pajak Rumah makan, hotel dan tempat hiburan, bisa lebih besar dari tahun 2019.

Untuk diketahui, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rejang Lebong tahun 2019 per Oktober 2019 tercapai sebesar 57 persen dari target Rp99 miliar.

“Pajak dari rumah makan, hotel dan tempat hiburan berdasrakan uji petik yang kita lakukan bisa naik 4-5 kali dibandingkan dengan tahun 2019 ini. Untuk mengoptimalkan PAD dari 3 sektor ini kita membutuhkan payung hukum,” pungkas Hari.[Adv/Julkifli Sembiring]