Capaian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah tidaklah bisa dilepaskan dari peran sumber daya manusia pada instansi pelaksana konstruksi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sebab, salah problem utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Untuk menghadapi persoalan tersebut maka diperlukan peran dan upaya ekstra dari para pemungut pajak, kususnya pada saat pemeriksaan dan penagihan pajak.

Untuk menggali serta mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sedangkan untuk mengoptimalkan upaya pemungutan pajak dan retribusi, instansi pemungut pajak dan retribusi daerah juga perlu dibantu pihak lain yang merupakan bagian utuh dari pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi oleh instansi pelaksana.

Pemberian insentif sebagaimana tersebut diatas diharapkan mampu meningkatkan:

a. Kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
b. Semangat kerja pejabat atau karyawan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
c. Pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
d. Pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

1.Dasar hukum Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Selanjutnya diatur juga dalam Ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Untuk selanjutnya, metode pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih detil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang telah diundangkan sejak tanggal 18 Oktober 2010 lalu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif upah pungut adalah tambahan penghasilan yang diberikan per triwulan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, sehingga Insentif hanya dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

2.Penerima pembayaran insentif dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak. Sedangkan Untuk Besarnya pembayaran dan penerima Insentif kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan melalui keputusan atau peraturan kepala daerah.Insentif secara proporsional dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat diberikan kepada:

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, jika belum diberlakukannya ketentuan mengenai rem.

Evi Kusnandar