Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong membuka kesempatan bagi Pemantau Pemilu dan Lembaga Survey untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Rejang Lebong tahun 2020. Diungkapkan Ketua KPU Rejang Lebong, Restu S Wibowo untuk lembaga pemantau Pemilu batas akhir pendaftaran paling lambat 16 Sepetember 2020.

“Untuk lembaga survey paling lambat mendaftar ke KPU Rejang Lebong paling lambat tangal 23 Agustus 2020,” kata Restu.

Ditambahkan Restu, lembaga pemantau Pemilu harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan peratuan KPU nomor 8 tahun 2017 diantaranya, pemantau bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Rejang Lebong.

“Untuk pemantau asing harus memenuhi ketentuan mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pematau di negara lain yang dibuktikan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara tempat pemantau pernah melakukan pemantauan, memperoleh visa untuk pemantau pemilih dari perwakilan RI di luar negeri, mematuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemantau pemilih asing wajib melapor dan mendaftar ke KUP atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri,” kata Restu.

Selain itu Pemantau Pemilu juga wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan KPU. Membuat surat pernyataan mengenai sumber dana. Menyertakan surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat bersangkutan pernah melakukan pemantauan.

“Lembaga Pemantau Pemilu juga wajib menyampaikan ke KPU penambahan, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daeah yang akan dipantau kepada KPU Rejang Lebong,” kata Restu.

Lembaga pelaksana survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftar pada KPU. Lembaga survey wajib menyerahkan dokumen akte pendirian/ badan hukum lembaga, susunan kepengurusan, surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintah setempat. Surat keterangan dari Asosiasi lembaga survey, pas foto berwarna pimpinan lembaga survey, surat penyataan bahwa lembaga survey tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilkada. Tidak menggangu proses penyelenggaran tahapan pemilihan. Lembaga survey bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaran pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar. Lembaga survey harus benar benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey dan tidak mengubah data lapangan dalam pemprosesn data. Survey atau jejak pendapat harus menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi sampling, sumber dana, jumlah responden, waktu dan tempat pelaksanaan survey dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Pengumuman hasil survey atau jeak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survey, cakupan pelaksanaan survey dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaran pemilihan. Hasil survey atau jejak pendapat, pelaksanaan penghitungan cepat hasil pilkada dalam mengumumkan dan atau menyebar luaskan hasil wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan hasil resmi penyelenggara pemilihan. Hasil survey, jejak pendapat, hitung cepat hasil pemilihan wajib dilaporkan ke KPU paling lambat 15 hari setelah pengumuman yang dilakukan lembaga Survey pungkas,” Restu. [Julkifli Sembiring]